Puncak penghargaan Hubungan Masyarakat (Humas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) tahun 2021 digelar di Sentul, Bogor, 29 Oktober 2021. Hasilnya, Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) KPU Provinsi Jawa Tengah menyabet anugerah Bakohumas KPU provinsi terbaik tahun 2021 dari nominasi sepuluh Bakohumas KPU provinsi se-Indonesia.
Anggota KPU RI, Arif Budiman, membacakan hasil penilaian di hadapan para peserta. "Saya izin buka masker supaya suaranya jelas, biar teman-teman yang 10 KPU provinsi itu tepuk tangannya nanti meriah," katanya.
Setelah Bakohumas KPU Provinsi Jawa Tengah diumumkan sebagai terbaik pertama, menyusul kemudian secara berurutan, peringkat terbaik 2 diraih Bakohumas KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terbaik 3 Bakohumas KPU Provinsi Gorontalo.
Bakohumas KPU Provinsi Bali (terbaik 4), Bakohumas KPU Provinsi Kalimantan Tengah (terbaik 5), Bakohumas KPU Provinsi Jawa Timur (terbaik 6), Bakohumas KPU Provinsi Sumatra Barat (terbaik 7). Tiga peringkat terakhir masing-masing Bakohumas KPU Provinsi DKI Jakarta (terbaik 8), Bakohumas KPU Provinsi Sulawesi Selatan (terbaik 9), dan Bakohumas KPU Provinsi Kepulauan Riau (terbaik 10).
"Di bawah pimpinan sekretaris perempuan ternyata lebih jagoan (KPU Jawa Tengah) ini," ujar Arif seraya memberi selamat.
Sebelum anugerah disematkan, laporan tim penilai, oleh Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, selaku ketua tim pemeringkatan untuk keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU provinsi seluruh Indonesia. Ia menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemeringkatan tersebut.
"Pertama, pemeringkatan ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan mulai akhir Agustus sampai dengan sekitar tanggal 20 Oktober 2021. Ada beberapa hal yang berbeda, pemeringkatan ini mungkin tidak merasa diperingkat, karena kami menggunakan metoda baru," katanya.
Timnya menganggap bahwa KPU sudah cukup baik dalam hal pengelolaan informasi publik. Pengelolaan itu dalam artian pengelolaan BPIJ, SOP-SOP, kemudian alat peraga atau alat pelayanan yang tersedia di KPU provinsi. "Kami menilai itu sudah cukup baik. Oleh karena itu, yang akan kita nilai adalah bagaimana publik dapat terlayani dengan baik dari layanan KPU provinsi se-Indonesia. Jadi ada dari website, kemudian juga layanan KAP PPID, PPID melalui telepon, kemudian melalui WhatsApp, dan melalui e-PPID," sambungnya.
Menurut Hanafi, pada awalnya, timnya mencoba untuk menilai, yakni kesatu, layanan PPID-nya langsung, kemudian, yang kedua, melalui website. Tapi karena website sedang ada migrasi, oleh karena itu tim cuma mengakses tiga layanan informasi publik. Metoda yang digunakan adalah yang biasa digunakan oleh perusahaan, yang disebut dengan 'Mystery Shopper'.
"Jadi kami merekrut beberapa anggota relawan untuk memohon informasi melalui e-PPID kemudian menelepon ke PPID provinsi, dan juga melakukan chat WA. Relawan kami bertindak sebagai istilahnya konsumen yang menguji coba sistem yang sudah dikembangkan oleh PPID di masing-masing provinsi," terangnya.
Pada kesempatan kali ini, tim akan menunjukkan hasilnya bagaimana sebetulnya kondisi riil pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID provinsi se-Indonesia. Dengan tujuan, kesatu, untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya. Kedua, untuk mengembangkan kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki dari PPID atau pelayanan informasi di KPU provinsi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, apa yang sudah dihasilkan atau diputuskan juri adalah berdasarkan masukan atau berdasarkan proses yang benar-benar dilakukan oleh relawan yang direkrut.
"Jadi memang benar-benar melakukan langsung, menguji akses pelayanan informasi yang ada di KPU provinsi. Keputusan yang kami lakukan juga sudah kita matangkan dengan berbagai metoda, dengan berbagai perdebatan yang di antara tim pelaksana pemeringkatan ini," kata Hanafi.
Berlanjut kemudian, pengumuman anugerah berikutnya. Anggota KPU RI, Dewa Raka Sandi, menyampaikan hasil pemeringkatan untuk pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU se-Indonesia tahun 2021. Dari sepuluh nominasi, PPID KPU Provinsi DI Yogyakarta menggondol rangking terbaik pertama.
"Sekretarisnya perempuan juga ya? Selamat!" kata Dewa.
Lembaga PPID KPU Provinsi DI Yogyakarta berhasil mengungguli sembilan nominator lain. PPID KPU Provinsi Banten meraih peringkat terbaik kedua dan PPID KPU Provinsi Kepulauan Riau di posisi terbaik ketiga. Sementara PPID KPU Provinsi Bali (terbaik 4), PPID KPU Provinsi Jambi (terbaik 5), PPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah (terbaik 6), PPID KPU Provinsi Jawa Tengah (terbaik 7). PPID KPU Provinsi Kalimantan Tengah (terbaik 8), PPID KPU Provinsi Gorontalo (terbaik 9), dan PPID KPU Provinsi Sumatra Selatan (terbaik 10).
Tenaga ahli media dan Humas KPU RI, Indoyani Muhammad, menguraikan rangkaian teknis penilaian Bakohumas KPU RI 2021 mengacu indikator-indikator yang dirangkum dalam laporan tim penilai. "Seperti diketahui, Bakohumas KPU RI baru dibentuk pada tahun 2021. Bakohumas KPU RI pun memiliki peran strategis dalam mengembangkan kolaborasi antarlembaga yang ada di pusat, provinsi, dan kabupaten-kota," katanya.
Dijabarkan bahwa dalam penilaian kuesioner Bakohumas, setidaknya Bakohumas harus membentuk grup WhatsApp sebagai Admin untuk mengelola stakeholders di dinas, lembaga, media massa, LSM, partai politik di daerahnya yang harus mengikuti grup tersebut. Dan setidaknya Bakohumas KPU RI harus memiliki informasi yang bisa dibagikan dan bentuk-bentuk informasinya antara lain adalah press release, foto, link, infografis, Vimeo video.
"Kami juga menilai beberapa platform media sosial yang dimiliki oleh Bakohumas KPU RI baik Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok, dan menilai juga jumlah pengikut, jumlah akun yang diikuti, dan juga menilai pula beberapa pengunjung yang mengunjungi website dan juga kami menilai pula beberapa konten apa saja yang sudah dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal," ucapnya.
Setidaknya ada 15 indikator yang dilakukan dalam penilaian selama dua bulan terakhir. Melalui kuesioner dan juga melakukan penilaian secara daring. Di sini tim juga menilai apa saja saran dan ide terkait peran Bakohumas yang dapat dikembangkan dalam menyongsong pemilu serentak 2024 mendatang. Setidaknya 15 indikator itu dinilai dari 34 provinsi, sehingga setidaknya Bakohumas KPU RI dapat berperan strategis dalam menyongsong pemilu dan pemilihan serentak 2024 mendatang.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama KPU provinsi untuk mengisi kuesioner yang kami bagikan sejak September 2021. Atas peran serta KPU provinsi untuk membentuk Bakohumas, alhamdulillah sudah 34 provinsi terbentuk, dan juga di KPU kabupaten-kota telah terbentuk seluruhnya. Sehingga diharapkan kolaborasi strategis antarlembaga KPU RI dengan lembaga lainnya dapat berjalan sukses dan lancar ke depan," tambahnya.
Dilanjutkan setelah itu, pengumuman lomba teknik penulisan berita dan fotografi jurnalistik pada workshop Kehumasan KPU RI tahun 2021. Penghargaan itu dinobatkan oleh Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal KPU RI, Robby Leo Agust.
"Yang berhasil mendapatkan peringkat tiga besar, dari lebih kurang hampir 100 partisipan yang mengikuti kegiatan, adalah...," kata Agust lantas menyerukan nama para juara. Juara pertama disandang Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana dari KPU Provinsi Bali. Diikuti juara kedua Ikhsan Assegaf Anshori (KPU Gorontalo), dan juara ketiga, Masali Halidan (KPU Jepara).
Berikutnya, Kepala Biro Partisipasi dan Humas Sekretariat Jenderal KPU RI, Cahyo Ariawan, mengumumkan pemenang lomba public speaking pada workshop Kehumasan KPU RI tahun 2021. "Para peserta telah mengirimkan video public speaking," katanya. Cahyo pun lalu mendaulat Ahmad Yani dari KPU Kabupaten Kapuas sebagai peringkat terbaik utama. Terbaik kedua direbut oleh Happy Harefa (KPU Kota Gunung Sitoli) dan ketiga terbaik adalah Sophan Sofyan (KPU Kota Mataram). Mereka seperti jajaran juara dalam kategori lainnya semua mendapat plakat penghargaan.
