Junta yang berkuasa di Mali telah melarang media melaporkan aktivitas partai dan asosiasi politik. Pelarangan itu dikeluarkan sehari setelah penguasa junta menghentikan semua aktivitas politik di negara tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Perintah hari Kamis, yang dikeluarkan oleh otoritas tinggi komunikasi Mali, didistribusikan di media sosial. Pemberitahuan tersebut mengatakan bahwa hal itu berlaku untuk semua bentuk media, termasuk televisi, radio, surat kabar online dan cetak.
Mali telah mengalami dua kudeta sejak tahun 2020, yang menyebabkan gelombang ketidakstabilan politik yang melanda Afrika Barat dan Tengah dalam beberapa tahun terakhir.
Selain masalah politiknya, negara ini juga berada dalam cengkeraman pemberontakan yang semakin parah oleh kelompok militan yang terkait dengan Al Qaeda dan kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS.
Cakupan larangan tersebut – atau bagaimana penerapannya dalam praktiknya – masih belum jelas. Juga tidak diketahui apakah jurnalis masih diizinkan untuk melaporkan isu-isu seperti ekonomi, yang terkait erat dengan politik, dan siapa yang akan memantau pekerjaan mereka.
Organisasi payung yang mewakili jurnalis di Mali menanggapinya dengan bantahan yang sangat keras.
Kelompok tersebut, yang dikenal sebagai Maison de le Press, mengatakan mereka menolak perintah tersebut dan meminta jurnalis untuk terus melaporkan politik di Mali.
Laporan tersebut juga mendesak mereka untuk “berdiri tegak, tetap bersatu dan melakukan mobilisasi untuk membela hak warga negara untuk memiliki akses terhadap informasi”.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mali juga menyatakan penyesalan dan keprihatinan mendalam atas keputusan tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Kamis malam. Mereka memperingatkan junta bahwa keputusan tersebut bisa berbahaya.
“Alih-alih menenangkan iklim sosial, pembatasan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan ini berpotensi menimbulkan masalah dan ketegangan, yang tidak diperlukan oleh negara ini,” katanya.
Tindakan keras terhadap media mengikuti tindakan serupa pada hari Rabu, ketika junta memerintahkan penangguhan semua kegiatan partai politik sampai pemberitahuan lebih lanjut, dengan alasan perlunya menjaga ketertiban umum.
Berita tersebut disiarkan di televisi pemerintah saat masyarakat sedang merayakan Idul Fitri, hari libur yang menandai berakhirnya bulan suci Ramadhan.
Para analis mengatakan langkah tersebut kemungkinan merupakan reaksi balik terhadap tokoh-tokoh politik, masyarakat sipil dan mahasiswa yang telah menyatakan frustrasi atas kegagalan junta mengembalikan negara ke pemerintahan demokratis seperti yang dijanjikan.
Amerika Serikat mengatakan pihaknya “sangat prihatin” dengan larangan kegiatan politik.
“Kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat sangat penting bagi masyarakat terbuka,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada wartawan di Washington.(ibc)
