close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
ilustrasi. Ifex
icon caption
ilustrasi. Ifex
Media
Sabtu, 09 Juli 2022 16:48

Jurnalis Albania 'merasa tidak terlindungi' setelah amarah Perdana Menteri

Erlis Cela, profesor di Beder University di Tirana, mengatakan bahwa jurnalis menghadapi “tekanan ganda”.
swipe

Pakar media mengatakan wartawan Albania sedang berjuang untuk menghadapi tekanan politik dan profesional yang mereka alami setelah Perdana Menteri Edi Rama mengecam dua wartawan dalam beberapa bulan terakhir. PM Edi menolak untuk menjawab pertanyaan mereka karena dia mengatakan mereka "tidak etis".

Rama mengatakan kepada wartawan bahwa mereka harus menjalani "pendidikan ulang" dan untuk sementara melarang mereka hadir di konferensi persnya.

Erlis Cela, profesor di Beder University di Tirana, mengatakan bahwa jurnalis menghadapi “tekanan ganda” -- dari sumber eksternal seperti politisi, dan dari sumber internal seperti pemilik dan manajer media yang tidak melindungi mereka dari penghinaan dan ancaman politisi.

“Politik adalah sumber utama tekanan langsung terhadap jurnalis. Kami adalah saksi dari pemaksaan, penghinaan, dan pernyataan yang merendahkan oleh berbagai politisi terhadap jurnalis,” kata Cela kepada BIRN.

Cela berpendapat bahwa jurnalis mendapat tekanan dari dalam organisasi berita mereka karena pemilik media ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan perdana menteri.

“Struktur kepemilikan ini adalah sumber dari banyak masalah yang dihadapi media saat ini. Selama media adalah bagian dari kelompok bisnis besar, yang pemiliknya untung dengan mengambil tender publik dan menggunakan uang publik, memanfaatkan hubungan yang tidak transparan dengan politik, jurnalis akan terus berada di bawah tekanan ganda dan tidak terlindungi,” jelasnya.

Ervin Goci, profesor jurnalisme di Universitas Tirana, berpendapat bahwa “dalam hubungan antara pemerintah dan media ini, jurnalis tidak memiliki bobot atau kekuasaan”.

Osman Stafa, jurnalis yang berbasis di Tirana, berpendapat bahwa bukan tugas perdana menteri untuk menentukan apakah sebuah pertanyaan etis, serius atau benar, tetapi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

Dia mengatakan bahwa sikap Rama “merugikan jurnalis dan mengarah pada swasensor. Itu lebih berbahaya daripada sensor itu sendiri.”

Dia juga berpendapat bahwa jurnalis tidak memiliki dukungan yang mereka butuhkan.

“Wartawan sendirian dalam pertempuran ini. Tanggung jawab jatuh pada kita untuk menetapkan standar dalam jurnalisme. Dan dalam situasi ini, saya terus bersikeras bahwa satu-satunya cara adalah jurnalis diberdayakan dan mandiri. Dengan cara ini, mereka terlindungi dan dapat mengajukan pertanyaan yang mereka inginkan,” katanya.

Pada 1 Juli, ketika wartawan Kelvin Muka bertanya kepada Menteri Luar Negeri Olta Xhacka tentang proyek investasi strategis yang dimenangkan oleh suaminya, Rama menyela konferensi pers, mengatakan bahwa pertanyaan itu bukan etika dan melarang wartawan dari konferensi pers sampai Oktober.

“Kamu akan pergi ke (kamp) pendidikan ulang... Kamu tidak diterima di konferensi pers apa pun,” kata Rama.

Jejaring Global Jurnalis Independen, IPI, menyatakan keprihatinan tentang larangan tersebut.

"IPI menyampaikan solidaritas penuh kepada anggota kami dan semua jurnalis yang kemarin memprotes langkah PM Rama melarang jurnalis A2CNNNews Klevin Muka dari konferensi pers," kata IPI dalam sebuah pernyataan, Selasa.

Pada bulan Maret, Rama mengatakan kepada jurnalis lain, Ambrozia Meta, bahwa dia akan dilarang dari konferensi pers selama 60 hari karena dia membutuhkan "pendidikan ulang" setelah dia bertanya tentang seorang anggota parlemen Partai Sosialis yang berkuasa yang telah ditangkap.

“Hari ini Anda kehilangan hak atas jawaban saya selama 60 hari ke depan. Anda akan pergi ke pendidikan ulang,” kata Rama.

Tahun ini, Albania turun 20 peringkat dalam indeks kebebasan pers yang disusun oleh pengawas Reporters Without Borders, dari 83 menjadi 103.

Reporters Without Borders mengatakan bahwa jurnalis menjadi sasaran kelompok kejahatan terorganisir dan bahkan oleh kekerasan polisi, dan negara gagal melindungi mereka, sementara media swasta dimiliki oleh pengusaha yang memiliki hubungan dengan politisi. (balkaninsight)

img
Arpan Rachman
Reporter
img
Fitra Iskandar
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan