Aksi para pemukim Yahudi membegal dan menghancurkan bahan bantuan untuk penduduk Gaza ternyata mendapat sorotan dari Meta. Perusahaan teknologi itu pun melakukan tindakan menonaktifkan akun sekelompok pemukim Israel itu, yakni kelompok sayap kanan Israel Tzav 9 (Orde 9).
Kelompok ini bertanggung jawab mengorganisir serangan terhadap truk yang membawa makanan, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya ke Jalur Gaza.
Menurut laporan Middle East Eye, kelompok tersebut, yang menggunakan Facebook dan Instagram untuk mengoordinasikan penggerebekan konvoi, ditangguhkan karena melanggar kebijakan Koordinasi Bahaya Meta.
Kebijakan Meta melarang pengguna menggunakan platform untuk “memfasilitasi, mengatur, mempromosikan, atau mengakui” aktivitas kriminal.
Meta mengonfirmasi pada hari Kamis bahwa operasi Tzav 9 termasuk dalam kebijakan ini.
Kelompok ini telah mengaku bertanggung jawab atas beberapa serangan, termasuk memblokir konvoi dari Yordania ke Gaza di sebuah pos pemeriksaan di wilayah Perbukitan Hebron pekan lalu.
Selama penyerangan ini, anggota yang berafiliasi dengan kelompok tersebut melemparkan barang ke tanah dan membakar dua truk.
Namun, Tzav 9 tampaknya telah melanjutkan aktivitas di Instagram dengan nama pengguna yang sama. Tautan di bio akun dialihkan ke situs web grup dan saluran WhatsApp.
Sedangkan akun Tzav 9 di X dan TikTok masih aktif.
Beberapa laporan menunjukkan bahwa kelompok tersebut telah menyerang konvoi kemanusiaan sejak Januari dalam upaya menuntut pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.
Tzav 9 menyatakan di situsnya bahwa, selain memblokir konvoi bantuan, tujuan kelompok tersebut adalah untuk “mencegah legitimasi UNRWA (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat) di negara tersebut, sesuai dengan sifat dan tindakannya dari organisasi teroris.”
Referensi ini berkaitan dengan tuduhan yang dilontarkan otoritas Israel pada bulan Januari yang menuduh 12 pegawai UNRWA terlibat dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang kemudian memperluas klaim tersebut menjadi 19 pegawai dan 400 personel.
Tuduhan ini, yang menyebabkan beberapa negara memotong dana untuk UNRWA pada saat kritis, sebagian besar telah dibantah setelah Israel gagal memberikan bukti pendukung.
Meta telah menghadapi tekanan untuk menangani akun media di kedua sisi konflik Israel-Palestina sejak 7 Oktober, dan dituduh menghasut kekerasan atau menyebarkan informasi yang salah.
Raksasa teknologi tersebut memperkenalkan langkah-langkah sementara untuk membatasi komentar yang mungkin tidak diinginkan atau tidak diinginkan pada postingan tentang konflik antara Israel dan Hamas.
Alat ini, yang mengubah pengaturan default tentang siapa yang dapat mengomentari postingan publik Facebook baru, pada akhirnya gagal mencapai tujuannya.
Human Rights Watch menuduh Meta pada bulan Desember melakukan “pengingkaran janji” setelah menyatakan perusahaan tersebut bersalah atas “penyensoran sistematis terhadap konten Palestina” dan gagal “memenuhi tanggung jawab uji tuntas hak asasi manusia.”
Organisasi non-pemerintah tersebut mengaitkan permasalahan ini dengan “kebijakan Meta yang cacat serta penerapannya yang tidak konsisten dan keliru, ketergantungan yang berlebihan pada alat otomatis untuk memoderasi konten, dan pengaruh pemerintah yang tidak semestinya terhadap penghapusan konten.”(arabnews)
