Banyak menteri India melihat taruhan pada platform game online sebagai “kejahatan sosial,” dan pemerintah percaya tujuan sosial serta ekonomi akan terlayani jika pendapatan industri game online karena pemberlakuan pajak yang baru.
Pemerintah India pada hari Selasa mengejutkan industri game online senilai US$1,5 miliar, yang telah melonjak popularitasnya dan menarik investasi asing, ketika mengumumkan kebijakan pajak tersebut.
“Pemerintah percaya tujuan sosial dan ekonomi akan terlayani karena orang-orang akan menikmati kegiatan yang lebih produktif jika pendapatan (perusahaan game online) turun karena pajak 28 persen yang baru,” kata Sekretaris Pendapatan Federal Sanjay Malhotra kepada Reuters dalam sebuah wawancara.
“Jika permintaan sangat elastis, dan pendapatan turun secara substansial, maka setidaknya tujuan sosial terpenuhi,” kata Malhotra, pegawai negeri tertinggi di Departemen Pendapatan India, bagian dari kementerian keuangan.
Keputusan untuk mengenakan pajak diambil setelah hampir dua tahun musyawarah. Sebuah panel pemerintah sebelumnya telah menyuarakan keprihatinan dan mengusulkan "langkah-langkah penghentian kecanduan" seperti peringatan dan nasihat berkala selama pertandingan.
Seruan untuk meninjau pajak telah ditolak, dengan pejabat mengatakan konsultasi lebih lanjut dengan industri tidak diperlukan.
“Sudut moral tentu saja ada saat kami memajaki game online sebesar 28 persen. Banyak menteri di Dewan Pajak Barang dan Jasa berpandangan bahwa bertaruh pada game online adalah kejahatan sosial, dan harus dicegah,” kata Malhotra.
Kekhawatiran tentang kecanduan telah meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan game online.
Pendapatan platform game fantasi selama pertandingan kriket Liga Utama India naik 24 persen dari tahun sebelumnya menjadi lebih dari US$342 juta dengan lebih dari 61 juta pengguna berpartisipasi, kata konsultan Redseer bulan ini.
Pengguna dapat membuat tim kriket fantasi hanya dengan 8 rupee (Rp1.500).
Malhotra menepis kekhawatiran bahwa pajak tersebut akan merusak investasi asing, yang memicu hilangnya pekerjaan.
“Pekerjaan dan investasi harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan apa yang baik bagi perekonomian secara luas,” kata Malhotra.
“Tidak ada pemerintah yang akan mempromosikan suatu industri hanya demi lapangan kerja dan investasi, jika industri tersebut tidak untuk kepentingan umum,” imbuhnya.
