Seorang hakim federal di Louisiana memerintahkan pejabat dan agensi utama administrasi Biden untuk tidak kontak dengan pihak platform media sosial. Pemerintah biasanya menekan perusahaan media sosial untuk memerangi kesalahan informasi tentang kesehatan dan masalah lainnya.
Putusan itu datang dalam kasus yang diajukan oleh jaksa agung Louisiana dan Missouri, yang mengklaim bahwa pemerintahan Biden berusaha membungkam pandangan dan pembicara yang mempertanyakan kebijakan COVID-19 dan mempertanyakan validitas pemilu 2020.
Hakim Distrik AS Terry A. Doughty di Monroe, Louisiana, mengatakan dalam putusan Selasa bahwa sebagian besar pemerintah, termasuk Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dan Biro Investigasi Federal, tidak boleh berbicara dengan perusahaan media sosial untuk " tujuan mendesak, menekan, atau mendorong dengan cara apa pun untuk penghapusan, penindasan, atau pengurangan konten yang mengandung kebebasan berbicara yang dilindungi.
“Kasus ini bisa dibilang melibatkan serangan paling masif terhadap kebebasan berbicara dalam sejarah Amerika Serikat,” tulis Doughty.
“Dalam upaya mereka untuk menekan dugaan disinformasi, pemerintah federal, dan khususnya para terdakwa yang disebutkan di sini, diduga telah secara terang-terangan mengabaikan hak Amandemen Pertama untuk kebebasan berbicara.” Doughty mengatakan dalam memberikan perintah awal bahwa agensi tidak dapat bertemu dengan perusahaan media sosial tentang menghapus postingan tertentu atau meminta laporan tentang upaya mereka untuk menghapus konten.
Namun, pemerintah masih dapat memberi tahu platform tentang postingan yang merinci kejahatan, ancaman keamanan nasional, atau upaya asing untuk mempengaruhi pemilu, menurut keputusan tersebut. Departemen Kehakiman sedang meninjau keputusan pengadilan dan akan mengevaluasi pilihannya dalam kasus ini, menurut seorang pejabat Gedung Putih.
"Pemerintahan Biden telah mempromosikan tindakan yang bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan keamanan publik ketika dihadapkan pada tantangan seperti pandemi mematikan dan serangan asing terhadap pemilu kita," kata pejabat itu dalam sebuah pernyataan.
Platform media sosial harus memperhitungkan efek platform mereka terhadap rakyat Amerika, kata pejabat itu. Meta Platforms Inc. menolak berkomentar. Twitter Inc. tidak menanggapi secara khusus pertanyaan tentang keputusan hakim dan Google Alphabet Inc. tidak menanggapi permintaan komentar.
The New York Times sebelumnya melaporkan keputusan tersebut. Pengadilan AS semakin banyak diminta untuk menjadi penengah dalam konflik atas konten media sosial, yang semakin memecah belah. Konservatif mengeluh bahwa platform menyensor pandangan mereka, sementara kaum liberal bersikeras bahwa perusahaan tidak berbuat cukup untuk menghapus konten yang salah, menyesatkan, dan berbahaya.
Anggota parlemen GOP telah beralih dari tindakan antimonopoli untuk mengatasi masalah dengan konten media sosial untuk fokus menyelidiki apa yang mereka kecam sebagai penyensoran konservatif. Salah satu dorongan legislatif pertama ke arah ini diperkenalkan awal tahun ini oleh kepala komite Pengawasan dan Akuntabilitas, Energi dan Perdagangan, dan Kehakiman, yang mengatakan bahwa pejabat administrasi Biden dan Demokrat lainnya telah menekan platform media sosial untuk menghapus konten yang tidak nyaman secara politik.
Tindakan tersebut akan mendefinisikan penyensoran sebagai mempengaruhi atau memaksa, atau mengarahkan orang lain untuk mempengaruhi atau memaksa, untuk menghapus ucapan yang dilindungi oleh Amandemen Pertama pada layanan komputer interaktif apa pun, seperti platform media sosial.
Tindakan, yang ditentang oleh Demokrat dan tidak mungkin menjadi undang-undang, itu juga termasuk upaya membatasi akses individu ke platform atau menambahkan penafian ke ucapan yang sah.(heraldonline)
