Pembunuhan jurnalis Malta, pemerintah bertanggung jawab karena ciptakan budaya impunitas

Penyelidikan independen atas pembunuhan jurnalis investigasi Daphne Caruana Galizia telah menemukan bahwa negara Malta “harus memikul tanggung jawab” atas pembunuhan itu karena budaya impunitas yang berasal dari tingkat pemerintahan tertinggi.

Keluarga Caruana Galizia telah meminta penyelidikan atas pengeboman mobil 16 Oktober 2017 di dekat rumah keluarga di Malta.

Pembunuhan di negara kecil Uni Eropa itu mengirimkan arus keterkejutan ke seluruh Eropa.

Penyelidikan tidak menemukan bukti bahwa negara memainkan peran langsung dalam pembunuhan itu. Tetapi dikatakan bahwa negara “harus memikul tanggung jawab dengan menciptakan suasana impunitas, yang dihasilkan dari tingkat tertinggi di jantung pemerintahan” kantor perdana menteri dan, “seperti gurita, menyebar ke entitas lain seperti otoritas pengatur dan pemerintah. polisi, yang menyebabkan runtuhnya supremasi hukum”.

Laporan tersebut, yang dirilis kemarin, mengatakan negara dan entitasnya gagal mengenali risiko nyata terhadap kehidupan Caruana Galizia, mengingat ancaman yang dia alami, dan gagal mengambil tindakan untuk menghindari risiko tersebut.

Yorgen Fenech, seorang pengusaha terkemuka yang memiliki hubungan dengan beberapa pejabat pemerintah, dituduh oleh jaksa sebagai dalang pembunuhan itu.

Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan dugaan keterlibatan dalam pembunuhan dan diduga mengorganisir dan mendanai pengeboman. Selain itu, tiga orang telah didakwa melakukan serangan itu, dua dengan menyediakan bahan peledak dan satu lagi sebagai perantara. Sidang sedang berlangsung. Salah satu pria yang dituduh melakukan serangan itu telah mengakui perannya sebagai perantara.

Joseph Muscat, mantan perdana menteri Malta, mengundurkan diri pada akhir 2019 menyusul protes yang mendesak kebenaran tentang pembunuhan jurnalis investigasi, yang laporannya menargetkan pemerintahan Muscat tetapi juga oposisi.

Dalam sebuah pernyataan di Facebook, Muscat berusaha menjauhkan pemerintahannya dari “keadaan impunitas” yang disebutkan dalam laporan tersebut.

Dia mencatat penangkapan tersangka pembunuh bayaran dalam waktu dua bulan dan tersangka dalang beberapa bulan kemudian "membantah kesan impunitas yang mungkin dimiliki para pelaku".

Dan dia menunjuk jari pada pemerintahan sebelumnya di mana dia mengatakan "kejahatan tingkat tinggi dilakukan, tetapi tidak ada yang pernah diadili".

Laporan penyelidikan membuat sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki undang-undang dan melindungi jurnalis di Malta.

Perdana Menteri Robert Abela menyerukan "analisis matang" dari laporan "di luar argumen partisan".(Sumber: The Independent)