Direktorat Strategi Bakamla RI memfokuskan wilayah perairan Sulu-Sulawesi sebagai hasil dari Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Monitoring dan Evaluasi Strategi Kamla Bakamla Tahun 2022.
Direktur Strategi Kamla Bakamla Laksma Bakamla Prio Budie Laksono mengatakan, posisi geografis Indonesia yang strategis bagi alur pelayaran dunia merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya sejumlah ancaman keamanan laut, baik bersifat aktual maupun potensial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.
“Salah satu wilayah laut Indonesia yang perlu menjadi perhatian adalah wilayah perairan Sulu-Sulawesi,” kata Prio Budie Laksono dalam keterangan, Jumat (28/10).
Menurutnya, selain memiliki peran strategis bagi pelayaran Internasional, Laut Sulawesi juga menjadi salah satu wilayah laut yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Pada aspek keamanan, kedekatan letak laut Sulawesi dan laut Sulu, serta terdapatnya perbatasan tiga negara di dalamnya yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina.
“Tujuan dari kegiatan ini untuk sampaikan masukan dan koreksi yang positif guna meningkatkan kualitas strategi yang akan datang, bersama kita bangun kepercayaan rakyat untuk membuat Indonesia lebih baik dengan kerjasama masyarakat, Kementerian, dan Lembaga,” ujarnya.
Sementara Deputi Bidang Operasi dan Latihan Laksda Bakamla I Gusti Kompiang Aribawa mengatakan, wilayah Indonesia memiliki lautan luas dengan tantangan dan ancaman yang dinamis dan beragam. Berbagai bentuk ancaman seperti pelanggaran wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, kejahatan lintas batas negara terorganisir, perompakan bersenjata, terorisme di laut serta pencemaran di laut.
Lebih lanjut, segala ancaman tersebut perlu diantisipasi secara dini agar dapat memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna laut baik untuk kepentingan bersama maupun kepentingan internasional.
"Tugas dan tanggung jawab ada pada pundak kita bersama, sehingga dibutuhkan upaya dalam mengantisipasi ancaman pada domain maritim, dalam bentuk patroli nasional secara bersama," ujar Laksda Kompiang.
Beberapa waktu lalu, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Makassar. Nota itu berisikan tentang sinergitas dalam upaya peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Selat Makassar.
Sementara, Selat Makassar merupakan salah satu choke point jalur sempit strategis yang menghubungkan dua area yang besar satu sama lain yang lalu lintas pelayarannya padat yang bisa menimbulkan potensi keamanan dan keselamatan laut.