Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin berkomitmen membangun Papua. Dicontohkannya dengan belasan kali kunjungan Kepala Negara ke "Bumi Cenderawasih".
"Kunjungan Bapak Presiden sudah sampai 15 kali ke Papua. Itu penting karena Kepala Negara melihat berdasarkan data-data dan fakta," ujar Deputi V Bidang Keamanan dan HAM KSP, Jaleswari Pramodhawardani, dalam keterangannya, Jumat (21/10).
Dalam membangun Papua, terangnya, pemerintah menggunakan pendekatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Jokowi pun disebut berkomitmen menghadirkan keadilan sosial di pulau terbesar di Indonesia tersebut.
Jaleswari mencontohkannya dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Isinya, 43 kementerian/lembaga diharuskan turut serta melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan.
"Jadi, bukan sekadar komitmen kunjungan ke sana yang sudah 15 kali, melainkan lewat terbitnya regulasi-regulasi yang mendukung yang semuanya ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Bahkan, khusus Papua, itu menjadi program prioritas nasional," tuturnya.
Menyangkut pembangunan SDM, Jaleswari mengakui, pemerintah menggunakan pendekatan keamanan. Namun, digenapi ancangan kesejahteraan. Misalnya, kebijakan afirmatif yang memungkinkan orang asli Papua (OAP) mendapatkan pemenuhan haknya.
"Keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua hingga kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga bisa sukses terwujud di sana. Ini merupakan bukti bahwa komitmen yang dijalankan dengan maksimal akan mewujudkan pembangunan nasional Indonesia," tandas Komisaris PT Pindad (Persero) ini.