Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat lebih dari 19 ribu warga Jabodetabek mengungsi akibat banjir beberapa waktu lalu. Data Pusdalops BNPB per Rabu (26/2), pukul 11.00 WIB merilis 19.901 warga atau 5.954 KK mengungsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Jumlah tersebut tersebar di 214 kelurahan dan desa dengan jumlah terdampak tertinggi di wilayah Jakarta Timur. Sedangkan pengungsian, tersebar di 89 titik pos pengungsian dan terbanyak di Jakarta Timur sebanyak 53 titik.
Pusdalops BNPB mengidentifikasi 11 kabupaten dan kota Jabodetabek terdampak, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Tangeran Selatan dan Kabupaten Karawang. Banjir yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada 74.452 jiwa atau 22.405 KK.
Berikut ini rincian jumlah warga terdampak di setiap kabupaten/kota di Jabodetabek, antara lain Kabupaten Karawang 43.840 jiwa (14.376 KK), Jakata Timur 24.676 jiwa (6.131 KK), Kota Tangerang 2.574 jiwa (982 KK), Kota Tangerang Selatan 2.380 jiwa (14.376 KK), Jakata Utara 888 jiwa (255 KK) dan Jakarta Barat 94 jiwa (16 KK).
"Ketinggian air di wilayah terdampak masih beragam antara 5 cm–100 cm, seperti di Jakarta Timur di beberapa titik genangan masih mencapai 100 cm," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2).
Terkait dengan jumlah korban meninggal dunia dan hilang, Pusdalops BNPB mencatat korban jiwa lima orang dan hilang tiga. Rincian korban meninggal sebagai berikut, Kota Bekasi satu orang, Jakarta Timur satu orang, Jakarta Barat satu dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) satu, sedangkan hilang Kota Bekasi dua dan Tangsel satu. Tim gabungan di wilayah Kota Bekasi masih terus mencari korban hilang tersebut.
Sementara politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar, mengingatkan dan mendorong sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah terkait serta kalangan BUMN segera tanggap atau bergerak peduli bencana memberikan bantuan.
"Hampir bisa dipastikan, mayoritas warga publik, apalagi warga masyarakat yang terdampak langsung bencana, sangat berharap kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kesehatan, Kemendagri, lembaga BNPB, PMI, dan Basarnas serta sejumlah BUMN segera turun tangan membuktikan kepedulian secara signifikan," ujar anggota Komisi VI DPR ini.
Marwan meyakini di sejumlah kementerian yang sudah disebutkan mempunyai pos-pos anggaran peduli bencana, terutama kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung serta dibentuk atau memiliki tugas pokok dan berfungsi segera bertindak saat terjadi peristiwa musibah. Termasuk kalangan BUMN, misalnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
"Meskipun biasanya sejumlah kalangan lain seperti TNI, lembaga sosial keagamaan maupun kalangan elemen masyarakat lain melalui komunitas-komunitas lain juga akan memberikan bantuan spontan. Ini cermin masih tingginya rasa solidaritas dan sikap keikhlasan di tengah masyarakat kita," tukas wakil rakyat dari Dapil Jateng 3 itu.
