2 menteri ditangkap KPK, Jokowi tetap utamakan pencegahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua menteri kabinet Indonesia maju dalam tempo dua pekan. Yaitu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11) dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara pada Sabtu (5/12).  Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersikukuh mengedepankan aspek pencegahan daripada penindakan dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Profesionalitas aparat penegakan hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan pencegahan. Namun, orientasi dan mindset pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan pada tata kelola pencegahan korupsi. Kinerja penegakkan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan, agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi,” ujar Jokowi dalam sambutan peringatan hari antikorupsi yang disiarkan secara virtual, Rabu (16/12).

Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan aparat penegak hukum, orkestasi kebersamaan pengawasan, hingga inovasi kinerja dalam menutup peluang terjadinya tindakan rasuah itu.

“Butuh tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pindana korupsi,” tutur Jokowi.

Ia berharap berbagai upaya pemberantasan korupsi dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan bahkan membuat Indonesia menjadi negara maju, sebagaimana dicita-citakan.

“Meskipun listrik KPK padam, tetapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam,” ucapnya.

Menurut Jokowi, mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu penting bagi pencegahan. Pendidikan antikorupsi pun harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi. Namun, tetap perlu membangun sistem guna menutup peluang tindak pidana korupsi.

“Ini merupakan kunci utama,” katanya.

Semua lembaga pemerintah harus terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penyederhanaan proses pelayanan masyarakat untuk meminimalisir korupsi. Ia mengklaim, upaya pemerintah melakukan reformasi di sektor perizinan dapat memperkecil peluang terjadinya korupsi.

Jokowi juga mengklaim, reformasi struktural secara besar-besaran dalam hal regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dapat mempengaruhi ekosistem berusaha. Penyederhanaan tersebut didukung pula dengan upaya digitalisasi, seperti e-government atau e-audit.

Di sisi lain, pencegahan korupsi dalam dilakukan dengan pengawasan. Misalnya, pengawasan internal dari dalam institusi pemerintah, pengawasan eksternal dan pengawasan dengan pengundang partisipasi publik.