Anies Baswedan resmi dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Rabu (16/10). Setahun terakhir, Anies masih saja jomlo setelah ditinggal Wagub Sandiaga Uno.
Anies dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 16 Oktober 2017. Dalam dua tahun kepemimpinanya, beberapa anggota DPRD DKI memberikan komentar atas kinerja Anies.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Anies melakukan upaya antisipasi banjir. Hal ini menjadi salah satu program prioritas dan pekerjaan rumah (PR) Anies dalam dua tahun memimpin Jakarta.
"Salah satunya bagaimana antisipasi Pak Anies ketika menghadapi musim hujan. Antisipasinya bagaimana? Apakah hari-hari ini Pak Anies sudah memprediksikan langkah antisipasi banjir bagaimana," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (15/10).
Gembong juga menyoroti program penyediaan rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah. Menurutnya, Anies semestinya tidak hanya menyiapkan rumah DP nol rupiah, tetapi juga menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat Jakarta.
"Kan ada rumah DP nol rupiah, ada rumah susun sewa. Prioritas Pak Anies tidak boleh hanya bertumpu pada DP rumah nol rupiah saja, tapi penyediaan rusun sewa juga harus jadi prioritas agar jumlah warga masyarakat yang menikmati subsidi dari Pemprov harus diperbanyak," katanya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyoroti program naturalisasi sungai Anies Baswedan yang belum terlaksana.
Menurut mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjadi gubernur itu, semestinya Anies fokus pada program yang menjadi janjinya untuk menaturalisasi sungai guna menghadapi musim hujan tahun ini dan tahun depan.
"Sudah dua tahun kami pantau tidak ada naturalisasi, tapi malah buat Formula E, terus bikin jalanan sepeda," kata dia.
Menurut Ima, semestinya Anies fokus untuk mengerjakan kebijakan yang bersifat mendasar seperti penanggulangan banjir dan kemacetan lalu lintas.
"Ada LRT, belum diresmikan sama beliau ya, sebenarnya sudah dari bulan Juni. Saya lihat LRT dan MRT harus ditambah lagi karena makin macet. Jadi fokus ke transportasi," ujarnya.
Ima menilai, Anies hanya mengerjakan program yang mengerek elektoralnya saja. "Karena kami di sini orang politik juga harus perhatikan masyarakat, permasalahan yang paling fundamental," ucapnya.
Ketua Frasksi PSI DPRD DKI Jakarta Ahmad Idris menilai dalam dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan, ada kemunduran terkait transparansi anggaran dan perencanaan anggaran.
"Jadikan komitmennya untuk transparansi dan membangun partisipsi seharusnya bukan dipahami sebagai publikasi dokumen yang sudah disepakati. Tapi sebagai bentuk komitmen bagaimana dari awal ketika dokumen itu akan dibahas," ujar Idris.
Kendala Anies
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi menilai, secara umum program-program Anies sudah terlaksana. Misalnya DP nol rupiah, penertiban Alexis, reklamasi, dan pengadaan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Suhaimi mengaku dapat memaklumi berbagai kendala yang dihadapi Gubernur Anies di lapangan. Salah satunya dalam menjalankan program rumah DP nol rupiah.
"Tapi kan di dalam lapangan itu pasti ada kendala-kendala. Misalnya di DP nol rupiah itu saya melihat kurang cepat, karena itu menjadi prioritas itu sudah jalan," katanya.
Meski demikian, ia menilai bahwa pembangunanya kurang cepat, sebab program tersebut merupakan prioritas. "Harapan DP nol rupiah itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi. Kemudian hal-hal yang kira-kira menggangu percepatan harus segera diatasi termasuk koordinasi dengan teman-teman DPRD," ucap dia.
Terpisah, Populi Centre memaparkan survei terkait kepuasan publik dalam dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan. Mereka menilai secara umum kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya masih tinggi yakni 65,5%.
Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai angka 69,8%. Penurunan tertinggi terjadi di kategori masyarakat yang merasa sangat puas dengan kinerja Anies Baswedan. Jika tahun lalu angkanya mencapai 10,9%, maka tahun ini hanya mencapai 7%.
Dalam survei tersebut, Populi Centre melibatkan 600 responden yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling). Responden juga dibagi penyebarannya secara proporsional dan merata di enam kabupaten dan kota administratif di DKI Jakarta. Adapun margin of error dalam survei ini adalah 4% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Hasil survei populi center, program yang paling dirasakan adalah KJP Plus 37%, Tidak ada 10%, BPJS 9,2%, JAK-Lingko 7,8%, Jakarta Bersih 2%, Program KIS 1,9%.
Sedangkan kebijakan yang dinilai responden tidak dirasakan yakni program rumah DP nol rupiah 16,5%, KJP Plus 6,6%, Bantuan Lansia 4,5%, PKH 3,6%, dan Bantuan Sosial 2,7%.
