3 usulan Wali Kota Bogor sebelum pemberian vaksin Covid-19

Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan tiga hal sebelum vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara nasional. ketiga usulan tersebut adalah, sosialisasi dan edukasi, target, serta teknis simulasi pemberian vaksin.

Usulan itu  disampaikan saat mengikuti webinar Komite Penanganan Covir-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dengan tema "Vaksinasi Aman, Masyarakat Sehat" dari Balai Kota Bogor, Kamis (4/12).

Menurut Bima, sebelum pemberian vaksin kepada warga yang menjadi sasaran, langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberian pemahaman, serta sosialisasi edukasi tentang vaksin kepada warga.

"Ini sempat saya sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat simulasi vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada 18 November 2020," katanya.

Menurut Bima, hingga saat ini masih ada warga yang tidak percaya bahwa coronavirus itu nyata dan ada. Data hasil survei di Kota Bogor, menurut dia, ada 19% orang tidak percaya adanya Covid-19 dan 50% orang yang ragu-ragu. 
"Pemberian vaksin Covid-19 agar maksimal, maka diberikan pemahaman mengenai vaksi lebih dulu kepada warga," katanya.

Ada tiga kelompok warga yang enggan diberi vaksin, yakni karena tidak percaya Covid-19 itu ada dan nyata, karena alasan keagamaan, serta karena tidak percaya bahwa vaksin itu aman. 

"Diperlukan edukasi dan pemahaman yang baik agar warga dapat respon positif pada pemberian vaksinasi," katanya.

Sosialisasi dan edukasi, kata dia, harus dilakukan secara bersama-sama baik praktisi kesehatan, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat.

Selanjutnya, menurut dia, menentukan target siapa saja yang diberikan vaksin. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor telah menetapkan target penerima vaksin difokuskan pada warga usia produktif, yakni 17 tahun hingga 59 tahun.

Untuk pemberian vaksi tahap awal, kuotanya hanya sekitar 20% dari jumlah yang ditetapkan atau sekitar 160.000 sampel vaksin. "Dari jumlah tersebut akan diseleksi lagi sasaran penerimanya, di antaranya adalah warga yang tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid," katanya.

Bima menyatakan, setelah target usia secara keseluruhan, maka target berikutnya aalah pemberian vaksin berdasarkan skala prioritas, yakni kepada tenaga pendidik, pelayan publik termasuk ASN, TNI, dan Polri, baru kemudian yang lainnya.