4 arahan Presiden soal rancangan postur APBN Tahun 2021

Presiden Joko Widodo berharap semua tetap waspada terhadap segala kemungkinan. Termasuk mengantisipasi terhadap risiko terjadinya gelombang kedua (second wave) pandemi coronavirus disease 2019 atau Covid-19 dan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di 2021.

Presiden Jokowi menyampaikan itu saat memimpin rapat terbatas mengenai Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  2021 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7), seperti disitat dari setkab.go.id.

Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan sejumlah arahan. Pertama, Presiden mengingatkan bahwa situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis, penuh ketidakpastian. Beberapa lembaga keuangan dunia selalu merevisi prediksi-prediksi atas pertumbuhan ekonomi global di 2020 maupun perkiraan di 2021. Artinya, ekonomi dunia masih penuh dengan ketidakpastian.

"Meskipun di 2021 International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, maupun Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) meyakini bahwa perekonomian akan mulai tumbuh positif dan bahkan IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4%," tutur Jokowi.

Perkiraan tersebut, menurut Presiden, sangat tinggi karena Bank Dunia hanya memperkirakan pertumbuhan 4,2%. Sedangkan OECD 2,8% sampai 5,2%. Kalau perkiraan ini betul, kata Jokowi, Indonesia akan berada pada posisi ekonomi yang mestinya di atas pertumbuhan ekonomi dunia.

"Indonesia juga diproyeksikan masuk ke kelompok dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah China. Kalau proyeksi ini benar, saya kira patut disyukuri," kata Presiden.

Kedua, Presiden meminta angka-angka indikator ekonomi makro betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, optimis tetapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini.

"Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor. Terutama reformasi di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan, dan juga percepatan transformasi digital," kata Presiden.

Ketiga, APBN hanya berkontribusi kurang lebih 14,5% pada produk domestik bruto (PDB). Oleh sebab itu, Presiden meminta dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit.

"Agar sektor swasta, UMKM bisa pulih kembali, mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah, yang tepat sasaran," jelas Jokowi.

Keempat, Presiden kembali menekankan, walaupun situasi sulit, tidak boleh melupakan agenda-agenda besar dan strategis bangsa, terutama dalam langkah-langkah untuk bisa keluar dari middle income trap.

"Sejak 1 Juli 2020 kita tahu semuanya, Indonesia telah masuk meraih predikat pada upper middle income country. Namun, kita tahu tantangan untuk ke luar dari middle income trap ini masih besar dan panjang," kata Presiden.