4 pesan Jokowi pada para menteri: Jangan sampai tidak mengerti!

Presiden Joko Widodo menyampaikan empat pesan pada para pembantunya dalam sidang paripurna kabinet perdana. Jokowi mengingatkan pada jajaran Kabinet Indonesia Maju ihwal kerja besar yang akan mereka lakukan dalam lima tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dalam pesan pertamanya, Jokowi meminta para menteri untuk tidak meributkan hal-hal yang telah dibahas dalam rapat, baik itu rapat paripurna, rapat terbatas, maupun rapat internal. Menurutnya, perdebatan hanya diizinkan terjadi dalam rapat. 

Segala keputusan yang telah diambil dalam rapat, kata Jokowi, harus dilaksanakan apapun risikonya. Karena itu, jika ada perubahan atau kondisi tertentu yang menuntut hasil rapat tak dapat dilaksanakan, harus kembali dibahas dalam rapat.

Jokowi menegaskan, dirinya tak mau ada lagi perdebatan antara menteri atau pejabat setingkat menteri, yang menjadi konsumsi publik.

"Tolong dicatat! Karena dalam lima tahun lalu ada satu, dua, tiga menteri yang masih belum paham. Jadi setiap rapat, baik paripurna, ratas, rapat internal, itu ada sebuah payung hukum. Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10).

Pesan kedua Jokowi adalah agar para menteri menyadari bahwa mereka bekerja sebagai tim, untuk membangun sebuah negara besar. Para menteri diingatkan agar tidak mementingkan ego sektoral, sehingga tidak bekerja sendiri-sendiri. 

Untuk itu, para menteri diminta berkoordinasi dengan menteri koordinator dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Presiden memerintahkan agar masing-masing menteri selalu hadir saat diundang oleh menteri koordinator.

"Bagaimana kita bisa mengkonsolidasi, koordinasi, diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garisbawahi. Sekali lagi, kerja tim," katanya.

Pada poin ketiga, Presiden secara khusus menginstruksikan agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera merampingkan regulasi dan aturan yang tumpang tindih. Jokowi memberi tenggat waktu satu bulan pada Mendagri, untuk menginventarisasi seluruh regulasi yang tumpang tindih, menghambat pelayanan masyarakat, dan menghambat investasi.

Regulasi yang dimaksud tidak hanya undang-undang atau pun peraturan presiden, tapi juga peraturan menteri dan peraturan daerah dan turunannnya. 

"Hal-hal yang menghambat ingin kita hapuskan, sehingga kita bekerja cepat," ucapnya.

Pesan keempat yang disampaikan Jokowi berkaitan dengan target besar menciptakan lapangan kerja. Karena itu, Jokowi menginstruksikan agar segala yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja diberi ruang dan dilayani sebaik-baiknya. 

Menurutnya, hal ini merupakan bagian penting, karena menjadi hal utama yang dibutuhkan masyarakat. 

"Saya selalu sampaikan, kalau ada industri yang berorientasi ekspor atau industri yang ingin memproduksi barang-barang substitusi impor, itu enggak usah lama-lama. Tidak usah mikir, tanda tangani saja," kata Presiden.