Badan Ketahanan Pangan (BKP) kementerian Pertanian mengklaim telah berhasil memperkuat ketahanan pangan di 177 kabupaten di seluruh Indonesia. Menurut Kepala BKP Agung Hendriadi, data ini menunjukkan peningkatan pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
"Berdasarkan Peta FSVA 2018, terjadi peningkatan status ketahanan pangan menjadi lebih tahan pangan di 177 kabupaten jika dibandingkan dengan FSVA 2015," kata Agung di Ruang Rapat Nusantara II Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (16/11).
Dia menjelaskan, BKP telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di daerah-daerah yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Ada dua program utama BKP untuk menangani daerah rentan rawan pangan sekaligus pengentasan kemiskinan, yaitu program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan program Kawasan Mandiri Pangan (KMP).
Program KRPL, menurut Agung, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta meningkatkan pendapatan.
Program ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang Pangan No.18 tahun 2012, yang mengamanatkan bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari ketahanan pangan tingkat rumah tangga.
Oleh karena itu, penting bagi suatu rumah tangga untuk dapat mengakses pangan dengan mudah. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang mereka miliki, sehingga pangan dapat tersedia setiap saat untuk kebutuhan keluarga.
Salah satu aset yang dimiliki oleh rumah tangga untuk mendukung penyediaan pangan bagi keluarga, adalah lahan pekarangan rumah.
"Melalui kegiatan ini masyarakat melalui kelompok wanita diajak untuk memanfaatkan pekarangannya dengan melakukan kegiatan budidaya sumber karbohidrat, protein dan vitamin. Selain dapat memenuhi kebutuhan pangannya, juga meningkatkan pendapatan, yang secara tidak langsung juga akan memperbaiki kesejahteraannya," kata Agung menjelaskan.
Peningkatan pendapatan
Melalui KRPL para ibu rumah tangga diajak bergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT), sebagai bagian dari edukasi untuk mengurangi pengeluaran belanja bahan pangan. Menurut Agung, program ini efektif mengurangi pengeluaran ibu-ibu rumah tangga, antara Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan.
Menurutnya, kegiatan KRPL ini memiliki dampak positif dalam penurunan angka stunting. Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi pada anak, yang menghambat pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan otak.
Agung menyebut, sejak 2015 hingga 2018, BKP telah melaksanakan kegiatan ini di 8.814 KRPL kelompok wanita, dan sudah menyentuh 264.420 rumah tangga.
Jika dalam satu rumah tangga ada 4 jiwa, maka kegiatan KRPL sudah menyentuh sekitar 1.057.680 jiwa, atau 0.5% dari total penduduk Indonesia.
Selain KRPL, Agung juga mengklaim kegiatan KMP turut berperan signifikan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dia menjelaskan program yang dilakukan sejak 2015 ini bertujuan mendorong ketersediaan pangan di pedesaan. Selain itu, juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam melakukan usaha, penguatan kelembagaan ekonomi, dan integrasi dukungan lintas sektor.
Dijelaskan Agung, pada 2015-2017, Kegiatan KMP telah dilaksanakan di 23 provinsi, 76 kabupaten, 97 kawasan/kecamatan, 408 desa, dan 428 kelompok.
"Khusus untuk KMP 2018, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui padat karya, serta penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan," ungkapnya.
Dia juga menyebut, masyarakat telah merasakan manfaat kegiatan KMP. Ini tampak dari peningkatan modal rata-rata 56%, dari modal awal yang diberikan dalam bentuk bantuan pemerintah untuk perluasan usaha produktif.
