Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu wujud reformasi birokrasi (RB) di Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki 103 MPP yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, keberadaan MPP merupakan bentuk komitmen seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini disampaikannya dalam pencanangan reformasi birokrasi tematik dan peresmian 26 MPP di Istana Wapres, Jakarta Pusat, pada Senin (5/12).
"Keberadaan sejumlah 103 MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antarsektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat," kata Ma'ruf dalam sambutannya, dikutip Selasa (6/12).
Guna mengembangkan kualitas pelayanan publik melalui keberadaan MPP, Ma'ruf menyampaikan beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Setidaknya ada lima arahan yang disampaikan kepada lembaga terkait.
Pertama, Kemenpan RB segera merumuskan dan melaksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital. Kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
"Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP digital," ujar Ma'ruf.
Ketiga, daerah yang kapasitas fiskalnya rendah mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran. Terkait hal ini, Ma'ruf meminta Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pemerintah daerah (pemda).
Berikutnya, Ma'ruf berpesan, para pemimpin daerah diharapkan mengintegrasikan berbagai layanan organisasi perangkat daerah (OPD) ke dalam MPP.
"Para gubernur, bupati, dan sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP," papar Ma'ruf.
Terakhir, meminta Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN menyelesaikan desain MPP digital. Hal Harapannya, desain MPP digital dapat segera diadopsi di berbagai daerah.
"Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah lain sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dapat dipastikan capaiannya," jelas Ma'ruf.
Menyangkut program RB tematik, Ma'ruf menilai, perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional. Dirinya meminta Kemenpan RB bersama instansi pusat dan daerah mendukung pelaksanaan komitmen RB tematik.
"RB saat ini secara umum berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal guna menyelesaikan permasalahan birokrasi. Ke depan, akan ditambah dengan fokus isu-isu program pemerintah atau problem hilir," terang Ma'ruf.