Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui perlu berkolaborasi dengan para pihak untuk memenuhi tenaga kesehatan (nakes). Apalagi, terjadi kekurangan nakes dengan defisit tertinggi di Indonesia timur. Di wilayah itu, 63% puskesmas dilaporkan kosong alias tanpa sumber daya manusia (SDM) kesehatan.
Direktur Pendayagunaan Nakes Kemenkes, Anna Kurniati, menyampaikan, dari segi kelengkapan nakes, puskesmas yang belum lengkap 9 jenis nakes terbanyak ada di wilayah Jawa Barat (Jabar). Sementara itu, dari katagori wilayah, puskesmas yang belum lengkap didominasi di pedesaan.
"Menurut data SISDMK (Sistem Informasi SDM Kesehatan) Kemenkes, ada 3 tantangan utama pengelolaan SDM kesehatan di Indonesia, yaitu kekurangan jumlah tenaga kesehatan, distribusi tidak merata, dan kurangnya pelatihan berbasis kompetensi," urai Anna Kurniati, dikutip dari laman Kemenkes, Selasa (27/6).
Kemenkes, kata Anna, terus mendorong pemerintah daerah (pemda) agar memenuhi kebutuhan SDM kesehatan di wilayah masing-masing. Untuk rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pemenuhan nakes harus sesuai standar minimal dan mengisi formasi yang kosong terlebih dahulu.
Untuk mengatasi kekurangan SDM di wilayah terpencil, jelas Anna, ada program penugasan khusus. Kemenkes meminta pemda menjamin keamanan dan keselamatan nakes, memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana (sapras) dan tempat tinggal, menerbitkan surat izin praktik (SIP), dan memonitor pelaksanaan penugasan khusus.
Pemenuhan SDM
Terbaru, Kemenkes meluncurkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP), Senin (26/6) kemarin. Langkah ini untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kesehatan dasar, kepada masyarakat, baik ketersediaan SDM maupun kompetensinya, agar dapat menunjang pelayanan kesehatan yang memadai.
Sekretaris Dirjen Nakes Kemenkes, Sugianto, menerangkan, transformasi sistem kesehatan dilaksanakan melalui 6 pilar tranformasi yang terintegrasi satu sama lain. Transformasi SDM kesehatan diharapakan dapat menjamin terpenuhinya SDM kesehatan yang berkompeten dan berkeadilan.
Targetnya adalah meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas dengan indikator persentase puskemas dengan dokter sebesar 100% dan persentase puskesmas yang memiliki SDM kesehatan sesuai standar sebesar 80%.
Saat ini, jelas Sugianto, merujuk data SISDMK, terdapat 415 puskesmas (3,99%) belum memiliki dokter. Lalu, ada 4.985 puskesmas (47,77%) belum memiliki 9 jenis nakes standar secara lengkap. "Berbagai upaya dilaksanakan untuk mencapai target, seperti rekrutmen PPPK, penugasan khusus, dan pemberian beasiswa pendidikan," kata Sugianto.
Lebih lanjut, Sugianto menyebut, pembukaan PPPK bidang kesehatan secara masif telah dimulai sejak 2022. Saat itu, formasi yang dibuka sebanyak 80.049 dan yang lulus 62.663 nakes, tetapi hanya 13% atau 8.396 formasi yang sesuai kebutuhan prioritas di puskesmas dan RSUD.
Soal penugasan khusus nakes berbasis tim maupun individu, kata Sugianto, ini langkah sementara, terutama untuk memenuhi kekosongan 9 jenis nakes di puskesmas. "Sejak awal program ini di tahun 2015, Kemenkes telah mendayagunakan sebanyak 21.105 tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di 3.630 puskesmas di 331 kabupaten/Kota di 35 provinsi," terang dia.
Hasilnya, urai Sugianto, kondisi SDM kesehatan membaik dari sisi jumlah, kualitas, dan penyebaran. Namun, capaian itu belum mampu memenuhi kebutuhan nakes, terutama di wilayah daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
