Ada indikasi politik atas tercecernya KTP el di Duren Sawit

Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tjahjo Kumolo menduga adanya indikasi politik atas tercecernya kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12). 

"Kalau saya melihat ada indikasinya politik," katanya kepada wartawan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12).  Meski begitu, Mendagri masih menunggu hasil penyidikan secara tuntas dari pihak Kepolisian. 

Motif tercecernya sejumlah KTP-el di Duren Sawit, Jakarta Timur, dinilai sama dengan saat kejadian tercecernya KTP-el di Bogor beberapa waktu lalu. 

Tjahjo pun mengaku telah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Hanya saja, dia tidak mau mendahului pihak kepolisian.

Politisi PDI Perjuangan itu pun menegaskan sanksi tegas diberlakukan kepada oknum tersebut. "Pelaku di Bogor kami copot pangkatnya, walaupun statusnya sebagai kepala rumah tangga," tegasnya. 

Meskipun tidak menggangu sistem yang ada. Namun, hal tersebut dapat membuat kegaduhan di masyarakat, apa lagi saat ini merupakan tahun politik. Seharusnya, KTP elektronik yang rusak atau sudah tidak dipakai dipotong terlebih dahulu. 

Selain kasus tercecernya, KTP-el. Kemendagri juga telah mengungkap kasus penjualan blanko KTP-el di salah satu toko belanja online.  "Kami berterimakasih kepada Mabes Polri dan kepada Polda Metro Jaya, termasuk Polres Jakarta Timur yang telah menangkap oknum yang memperjualbelikan blanko KTP el di Jalan Pramuka," katanya. 

Pelaku kasus penjualan blanko KTP-el ternyata adalah anak kepala Dukcapil sendiri. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Dhany Sukma mengatakan KTP elektronik yang ditemukan oleh anak-anak Kampung Bojong Rangkong, Duren Sawit, Jakarta Timur merupakan kartu identitas cetakan pertama. 

"Itu merupakan KTP lama pembuatan 2011, 2012, 2013. KTP itu merupakan cetakan awal saat perekaman," katanya.