Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk membatalkan rencana menggelar salat tarawih berjamaah di Monas, setelah dihujani kritik banyak pihak.
Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyatakan, keputusan membatalkan tarawih berjamaah pada 26 Mei mendatang itu telah didiskusikan pihaknya panjang lebar semalam, bersama Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual (Dikmental).
"Sudah diputuskan bahwa kita mengikuti saran ulama dan kita akan koordinasi memindahkan acara tarawih yang tanggal 26 tetap berlanjut di Masjid Istiqlal," ujar Sandi di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/5).
Wacana menggelar salat tarawih di Monas sebelumnya mengundang perdebatan di jagad maya. Para tokoh pun buka suara mempertentangkan mengingat jarak Monas dengan Masjid Istiqlal yang tak seberapa jauh.
"Salat di lapangan sepertinya kurang elok sementara masih ada masjid besar sebelahnya yang bisa menampungnya," kata Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis.
"Kita punya Masjid Istiqlal segede itu. Jarak antara Masjid Istiqlal dengan Monas selangkah saja. Mengapa kita tidak memakmurkan masjid? Justru memakmurkan masjid adalah perintah agama," kata ketua Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas.
Senada dengan Cholil dan Robikin, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, salat di Monas dikhawatirkan bisa punya kesan politis.
"Salat Tarawih bersama Gubernur di Monas dalam konteks luas dan jangka panjang, menimbulkan kesan politis," kata Abdul.
Menanggapi kritikan tersebut, Sandi menyebut ada hikmah dibalik kegagalan rencana menggelar tarawih berjamaah di Monas. Pemprov pun tetap akan mengirim 30.000 boks makanan untuk para jamaah yang dipindahkan ke Istiqlal.
"Alhamdulillah di setiap kejadian itu ada hikmahnya," ungkap Sandi.
PDIP dan NasDem puji keputusan Anies-Sandi
Keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur, Anies-Sandi membatalkan salat tarawih berjamaah di Monas menuai pujian, dari fraksi PDI Perjuangan dan NasDem DPRD DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, ketentuan menunaikan tarawih di Masjid memang sudah seyogyanya dilakukan, mengingat adanya kewajiban memakmurkan Masjid saat Ramadan.
"Kalau dibatalkan ya Alhamdulillah. Kami fraksi PDIP mengapresiasi keputusannya Pak Anies dan Sandi," ujar Gembong kepada Alinea.
Gembong mengakui, sejak awal dirinya telah mengingatkan, kegiatan keagamaan sebaiknya tidak diadakan di Monas. Apalagi jika kegiatan itu diinisiasi oleh Pemprov. Gembong meminta Anies-Sandi fokus mengurus persoalan-persoalan riil di ibukota seperti menyejahterakan masyarakat Jakarta.
"Bukannya tidak boleh. Tapi apakah perlu gubernur melakukan hal-hal macam itu. Makanya saya sampaikan, yang paling utama dikerjakan tugas pokok gubernur. Segera menuntaskan kesejahteraan masyarakat, memastikan rasa nyaman tinggal di Jakarta," ungkapnya.
Apresiasi serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Bestari Barus. Menurutnya, indikasi unsur politis dalam kegiatan salat berjamaah itu tak terelakan lagi. Apalagi saat ini masuk tahun politik dengan agenda pilkada serentak, kemudian pilpres di tahun depan.
"Kalau sudah dibatalkan bagus lah, supaya masyarakat tidak ada paksaan dan bisa memakmurkan Masjid di lingkungannya," ungkap Bestari.
