Tim Investigasi Kasus Nduga Papua menemukan indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dalam operasi aparat keamanan yang dilakukan usai pembantaian puluhan pekerja PT Istaka Karya. Pembantaian yang terjadi pada 2 Desember 2018 dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.
Juru Bicara Tim Investigasi Kasus Nduga Papua, Theo Hasegem, mencontohkan temuan dugaan pelanggaran HAM tersebut. Menurutnya, tim menemukan adanya korban dari masyarakat sipil, bahkan diantaranya anak-anak, yang ditembak di Distrik Mbua.
"Beberapa masyarakat juga sempat dipukul dengan senjata hingga mengalami luka bocor di bagian kepala," kata Theo di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Jumat (29/3).
Menurutnya, puluhan ribu masyarakat Nduga terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat tinggal akibat operasi aparat keamanan. Hal ini dilakukan karena warga khawatir akan menjadi korban dari operasi tersebut.
Masyarakat yang mengungsi, tersebar di sepuluh distrik di Kabupaten Nduga. Rinciannya, di Distrik Mapenduma sebanyak 4.276 jiwa, Distrik Mugi 4.369 jiwa, Distrik Jigi 5.056 jiwa, dan Distrik Yal 5.021 jiwa.
Kemudian, Distrik Mbulmu Yalma 3.775 jiwa, Distrik Kagayem 4.238 jiwa, Distrik Nirkuri 2.982 jiwa, Distrik Inikgal 4.001 jiwa, Distrik Mbua 2.021 jiwa, dan Distrik Dal 1.704 jiwa.
Menurut Theo, anak-anak lebih banyak mengungsi ke Kabupaten Wamena. Di sana, tersedia sekolah darurat yang dibangun menggunakan tenda di halaman Gereja Kingmi Weneroma. Proses belajar mengajar baru berlangsung 3 bulan sejak Januari 2019 lalu.
Ada 697 siswa dari SD hingga SMA yang bersekolah di lokasi tersebut. Namun, jumlahnya diperkirakan masih akan terus bertambah.
Anak-anak melanjutkan sekolah di halaman Gereja Kingmi Weneroma karena sejumlah sekolah di ibu kota Kabupaten Kenyam menutup kegiatan belajar dan mengajar, usai insiden Istaka Karya. Padahal, terdapat 22 sekolah di Kabupaten Nduga, yang terdiri dari 16 unit SD, 5 unit SMP, dan 1 unit SMA.
Theo melanjutkan, sebanyak 34 gereja ditutup dan dirusak oleh aparat keamanan dalam operasi ini. Bahkan, Gereja SION GKI Mapenduma sempat dijadikan markas oleh TNI, sehingga masyarakat terpaksa beribadah di lokasi pengungsian yang berada di hutan.
Sejumlah rumah dan fasilitas kesehatan juga dibakar oleh aparat militer. Tim investigasi juga menemukan kesaksian masyarakat yang mengungkapkan penggunaan bom oleh TNI dalam operasi tersebut.
"Bom yang disampaikan masyarakat berbeda dari keterangan Kodam Cendrawasih Papua, yang mengatakan bahan peledak itu granat berasap," katanya.
Theo menekankan, persoalan di Papua tidak akan dapat diselesaikan melalui operasi militer. Kebijakan ini justru dinilai akan memperburuk keadaan, karena berpotensi melahirkan kasus-kasus pelanggaran HAM baru.
Karena itu, Theo mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan aparat keamanan di Kabupaten Nduga, Papua. Ia meminta pemerintah untuk menarik semua pasukan militer di daerah Nduga, Papua.
"'Kami tidak mau masuk kampung kami, apabila tentara masih berada di daerah kami'," kata Theo menirukan pernyataan warga yang ditemui oleh Tim Investigasi Kasus Nduga, Papua.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin membantah ada operasi militer di Nduga. Menurutnya, operasi yang digelar di Nduga adalah operasi penegakan hukum dengan sandi Operasi Nemangkawi. Operasi itu digelar setelah terjadi pembunuhan oleh KKB terhadap warga sipil di Nduga.
