Andang Bachtiar: Bencana mengintai ibu kota baru

Kawasan Panajam Paser Utara bukan daerah asing bagi Andang Bachtiar. Sejak 1984, lulusan Program Studi Teknik Geologi  Institut Teknologi Bandung (ITB) ini sudah meneliti ragam jenis struktur geologi di wilayah Kalimantan Timur. Ketika itu, Andang berkarier sebagai geologist operasi di kawasan pengeboran minyak PT Vico Indonesia.

"Sejak lulus kuliah tahun 1984, saya sudah blusukan ke daerah Samarinda, Bontang, Balikpapan, Sepaku, Tenggarong, dan Panajam Paser Utara serta Kutai Kartanegara," ujar peneliti berusia 59 tahun itu dalam wawancara khusus dengan Alinea.id, belum lama ini. 

Andang juga familiar dengan kawasan Panajam Paser Utara yang belakangan diputuskan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon ibu kota negara (IKN) yang baru. Ia pernah meriset struktur geologi di kawasan tersebut. 

"Saya bahkan pernah menyusuri wilayah itu (Penajam Paser Utara) dengan berjalan kaki selama berhari-hari untuk melakukan pemetaan geologi," kata anggota Dewan Pengawas Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) tersebut. 

Memori Andang mengenai seluk-beluk geologi wilayah Panajam Paser Utara pun masih terjaga secara rapi. Berbasis pengalaman dan data riset yang ia miliki, Andang belakangan rajin menyuarakan kegelisahannya soal rencana pemerintah membangun IKN di kawasan tersebut. 

Berbeda dengan gembar-gembor pemerintah, menurut Andang, kawasan Panajam Paser Utara tak ideal sebagai calon ibu kota baru. Selain dikelilingi lubang tambang dan potensial langganan banjir, daya dukung tanah di kawasan itu juga lemah. 

Andang juga menjelaskan potensi pergeseran tanah karena keberadaan mud volcano dan bencana yang mungkin terjadi karena jebakan gas dangkal. "Bahaya-bahaya ini harus dimitigasi oleh pemerintah sebelum membangun ibu kota negara," imbuh Andang. 

Berikut petikan wawancara Andang dengan Alinea.id: 

Di sejumlah forum, Anda sempat mengulas soal bahaya geologi yang mengancam calon ibu kota negara yang luput dari perhatian pemerintah. Setidaknya ada empat hal yang menjadi perhatian Anda mengenai karakter geologi dan ekologi wilayah calon ibu kota negara. Salah satunya, Anda kurang sepakat bila Penajam Paser Utara disebut daerah yang bebas dari bencana gempa bumi dan tsunami. Kenapa? 

Sebenarnya untuk gempa dan tsunami wilayah Panajam Paser Utara cenderung aman. Potensi gempa memang ada, hanya saja kecil sekali kemungkinannya. Daerah Kalimantan Timur di Teluk Adang  dekat Panajam Paser Utara memang terdapat Patahan Adang. Namun, patahan ini relatif tua dan sumber gempa dari patahan Adang tidak begitu besar. Walaupun dalam 10.000 tahun terakhir patahan ini pernah bergerak dalam skala 4 dan skala 5 richter, letaknya yang jauh, sekitar 100 kilometer, tidak berakibat gempa ke Panajam Paser Utara. Gempa aktif tidak pernah tercatat di Panajam Paser Utara. Jadi, sebenarnya calon ibu kota negara relatif lebih aman dari gempa dan tsunami. 

Tapi, kalau dikatakan bebas dari gempa dan tsunami, tentu tidak.  Pernah ada studi dari Inggris yang membuat simulasi bila tsunami yang datang dari pusat gempa di selat Makassar. Kan ada pusat gempa juga di sana. Jadi, kalau terjadi gelombang tsunami sampai 15 meter, yang kena mana aja? Ternyata ibu kota tidak akan kena. Gempa cuma sampai daerah penunjang saja seperti Sepaku, Semoi, dan sepanjang aliran Sungai Tengin. Namun, penelitian itu baru skenario alias by theory. Tapi, secara empiris belum pernah ada kejadian tsunami di Panajam Paser Utara.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat menyebut telah mengkaji calon ibu kota baru aman dari bencana banjir. Yang diungkapkan BNPB itu berbeda dengan hasil riset Anda di sana. 

Kalau di wilayah inti calon ibu kota negara itu yang seluas 5.644 hektare memang bebas banjir. Akan tetapi, kawasan ibu kota negara bukan di situ saja. Wilayah penunjang seperti yang ada sepanjang Sungai Sepaku dan dataran rendah Kecamatan Sepaku dan di Semoi pada Juni 2020 kemarin dilanda banjir.

Apa penyebabnya? 

Batuan di sana kebanyakan kedap air sehingga air susah meresap ke dalam. Tumbuh-tumbuhan di sana juga sudah tidak terlalu banyak, sehingga struktur humus tanahnya tidak terbentuk. Padahal, itu penting untuk bisa menyerap air. Jadi, saat hujan deras, ya, langsung banjir daerah Sepaku dan sekitarnya. 

Jadi, potensi banjir itu ada. Namun, tipe banjirnya berbeda dengan yang terjadi di Sungai Ciliwung yang membawa banjir dari dataran tinggi dari wilayah Bogor. Banjir di sana adalah tipe banjir genangan lokal. Sebab, di sana tidak ada sungai besar yang membawa banjir bandang dari gunung ke sungai. Yang terjadi hanya banjir genangan akibat batuan yang kedap air.

Koalisi sejumlah LSM lingkungan menyebut ada 162 konsesi perusahaan di 180.965 hektare lahan ibu kota baru. Sebanyak 158 di antaranya merupakan konsesi batu bara. Selain lubang tambang, dari sisi geologi, apa bahayanya keberadaan tambang batu bara yang masif di calon ibu kota baru?

Permasalahan utama memang lubang tambang yang sejauh ini memang belum diatasi. Kalau tidak dibereskan, lubang tambang ini hanya jadi genangan-genangan air dan danau-danau dan lain sebagainya. Ini harus ada mekanisme dan perencanaan yang harus dilakukan. Memang di inti ibu kota tidak ada lubang-lubang tambang. Tapi, di daerah sekitar yang seluas 42.000 hektare itu banyak sekali lubang tambang. Lubang tambang itu harus dipikirkan pengelolaannya seperti apa dan harus direncanakan secara khusus. Kasus yang terjadi di Samarinda, banyak lubang tambang memakan korban anak kecil yang tenggelam. 

Sejauh ini, masalah lubang tambang ini belum menjadi prioritas. Semestinya masalah ini diambil alih oleh otoritas ibu kota negara untuk direhabilitasi dengan treatment khusus. Ambil contoh seperti yang dilakukan Malaysia saat menjadikan Putrajaya sebagai ibu kota negara. Semua bekas lubang tambang bauksit dan lubang timah di wilayah yang sekarang Putrajaya disulap menjadi danau-danau dan tempat pariwisata. 

Apa bahaya keberadaan tambang batu bara yang masif di sekitar kawasan calon ibu kota baru?

Kalau sudah jadi wilayah ibu kota negara, mestinya jangan dijadikan wilayah pertambangan. Kalau pertambangan aktif dan lalu jadi penyangga kawasan ibu kota negara, perencanaannya tentu akan sangat buruk. Artinya, pertambangan harus berhenti. Namun, saya tidak tahu sekarang ini sejauh mana usaha pemerintah melakukan rekonsiliasi tentang kapan tambang batubara di sana selesai. 

Lalu, bagaimana melakukan rehabilitasi terhadap lubang-lubang tambang di sana? Apakah mau dibuat pariwisata atau tempat kawasan khusus? Semua itu tergantung komitmen pemerintah. Tapi, lagi-lagi semua itu bakal memakan biaya yang besar. Situasinya berbeda bila tidak ada lubang tambang dan orang bisa langsung membangun rumah tanpa harus memikirkan masalah lubang tambang. Meski demikian, poin saya, itu bisa saja direkayasa. Asalkan ada niat, ada perencanaan, dan ada anggaran yang memadai.

Anda juga menyebut daya dukung tanah di sana kurang cocok untuk dijadikan ibu kota negara. Banyak bidang tanah yang lemah dan berisiko bagi kontruksi dan jaringan jalan. Apa risikonya? 

Pertama, saya mau katakan, kalau mau buat ibu kota negara, perhatikan daya dukung tanahnya. Sebab, kalau mau bikin kota dengan bangunan tinggi, sedangkan di sana banyak patahan—meski patahan itu bukan patahan aktif, tapi karena dia bidang lemah dan lapisan-lapisannya tegak miring—sangat mudah terjadi longsor. Jadi, kalau diguyur hujan terus-menerus dan banyak lempung di kawasan itu, jalan-jalan di sana menjadi sangat rawan longsor. Sementara untuk bangunan, bila dia berdiri di atas bidang lemah patahan, maka bangunan itu tidak akan stabil dan akan mudah mengalami keretakan. 

Apakah itu bisa diatasi dengan rekayasa konstruksi ? 

Ada sebuah cara yang disebut dengan grouting, yaitu suatu metode mengisi rekahan-rekahan bidang lemah patahan dengan semen agar tidak mudah longsor. Namun, cara ini membutuhkan dana cukup besar. 

Kalau ini luput diatasi, jaringan jalan di sana akan mudah rusak?

Iya, betul sekali. Jadi, silakan bangun jaringan jalan. Tapi, harus dipelajari di mana saja letak patahan-patahan lemah dan lapisan-lapisan tegak itu sehingga bisa diketahui daerah mana saja yang perlu di-grouting supaya nantinya tidak terjadi penurunan dan kerusakan jalan. Sebab, daya dukung lahannya lemah. Namun, sekali lagi, cara ini memakan biaya besar. Akan tetapi, pikirkan dana yang harus dikeluarkan, antara memilih di-grouting atau memilih setiap tahun harus mengeluarkan dana untuk maintenance perbaikan jalan yang turun. 

Wakil Bupati Penajam Paser Utara mengklaim bisa menyediakan air bersih untuk calon ibu kota baru. Ketersediaan air bersih juga dijamin dari sejumlah bendungan. Salah satunya dari Bendungan Sepaku Semoi yang saat ini tengah dibangun. Bendungan itu diklaim bisa mengalirkan 2,5 meter kubik per detik. Memadaikah itu? Atau ibu kota baru bakal krisis air sebagaimana mayoritas wilayah di Kaltim? 

Tanyakan saja kepada masyarakat Sepaku dan Balikpapan. Air bersih mereka seperti apa? Mereka pasti bakal menjawab sangat sulit untuk mendapatkan air bersih karena memang air tanahnya tidak ada. Saya sudah jelaskan kalau di sana lempung dan pasir di sana hanya sedikit sehingga tidak ada air di dalam tanah. Kemudian, disebutkan ketersediaan air juga dijamin dari sejumlah bendungan. Perlu diketahui bendungan di sana sering kali mengalami kekeringan sebab air sungai di sana, seperti di Sungai Tengin dan Sungai Sepaku itu tidak konstan. Artinya, bila musim kemarau tidak ada air di sungai itu. Selain itu, di daerah sepanjang Sungai Sepaku sama Sungai Semoi ini airnya payau. Saya harus katakan daerah ini memang krisis air bersih

Mengapa air di sana tidak konstan? Karena sumber dari daerah hulunya tidak begitu besar dan sungai di sana pasang surut. Kalau diklaim bahwa sungai di sana bisa menyediakan kebutuhan untuk dua sampai tiga juta orang di sana atau 2,5 meter kubik per detik, saya meragukan itu. Faktanya, kalau musim kemarau, mereka kesulitan air bersih. Pemerintah juga menyebut bakal membuat aliran langsung dari Mahakam. Sebenarnya ini gila dan biayanya bakal besar sekali. Jarak antara Panajam Paser Utara dan Sungai Mahakam jauh sekali. Jaraknya sekitar lima puluh sampai enam puluh kilometer itu antara Sungai Mahakam sampai ke daerah calon ibu kota negara.

Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah supaya tidak terjadi krisis air bersih di sana? 

Cara mengalirkan air dari Sungai Mahakam memang yang paling memungkinkan dan yang paling aman untuk memenuhi kebutuhan air bagi kawasan calon ibu kota negara sebab Sungai Mahakam tidak pernah kering. Namun, cara ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Pasalnya, jauh sekali untuk mengalirkan air dari Sungai Mahakam ke Panajam Paser Utara. 

Anda juga menyebut kawasan IKN rawan kebakaran. Bisa dijelaskan kenapa Anda berpendapat seperti itu? 

Permasalahan ini kaitannya dengan tambang batu bara yang memiliki kadar tingkat terbakar yang tinggi. Batu bara bisa terbakar sendiri. Kebakaran lahan batu bara bisa terjadi bila ada interaksi tiga elemen dasar yaitu karbon, oksigen dan panas. Reaksi tersebut kemudian akan menghasilkan karbondioksida, karbonmonooksida dan uap air. Pada 1997 pernah terjadi kebakaran lapisan batu bara di sekitar Panajam Paser Utara karena musim kemarau yang berkepanjangan. Akhirnya, itu mengakibatkan kebakaran hutan yang tidak selesai-selesai. Kejadian tahun 1997 itu merupakan kebakaran hutan terburuk yang diakibatkan kebakaran lahan batu bara di Panajam Paser Utara. 

Saya dengar rekan-rekan di Kementerian PUPR ingin menginventarisir titik rawan kebakaran batu bara. Akan tetapi, sejauh ini saya belum dengar perkembangannya. Namun, saya terus ingatkan pemerintah soal bahaya ini. Saya tidak mau ibu kota negara nanti dihina sama negara lain. Ngapain bikin ibu kota negara isinya asap melulu? 

Bagaimana memitigasi potensi bencana kebakaran ini?

Memadamkan potensi kebakaran dari batu bara perlu teknologi dan pengertian tersendiri. Saya pernah memiliki pengalaman melakukan pemadaman kebakaran dan itu luar biasa sulit.

Apa hambatan terberatnya? 

Perlu dilihat satu-satu, dipetakan satu per satu di mana saja batubara yang masih terjangkau oleh oksigen dan karbon. Setelah itu, dikupas, dihilangkan, dan kemudian dijadikan kolam-kolam kecil supaya dia langsung terdinginkan oleh air kolam tersebut. Jadi, perlu banyak kolam-kolam kecil untuk mendinginkan lahan yang yang terbakar. 

Cara lainnya bisa disuntik dengan air ke dalam dan lain sebagainya. Waktu saya kerja di perusahaan minyak, saya pernah berusaha memadamkan batubara di sekitar area sumur minyak. Supaya dia tidak membuat sumur minyak tidak terbakar, saya buat empat sampai lima kolam untuk mendinginkan. Kalau pemerintah ingin serius dan tidak membuat batu bara terbakar berkepanjangan di musim kering nanti, pemerintah harus inventarisasi dan lokalisir daerahnya di mana saja. Ada yang bisa langsung dilakukan rehabilitasi dan dimitigasi risikonya. 

Selain itu, bahaya apa lagi yang mengancam di kawasan IKN baru. Apakah potensi-potensi bahaya yang mengancam ibu kota baru ini bisa ditanggulangi dengan rekayasa manusia?

Potensi bahaya pertama adalah mud volcano tekanan tinggi dan gas dangkal. Bappenas memang sudah mengatakan tak akan membangun dan melakukan pengeboran di daerah yang masuk ke dalam zona mud volcano. Namun, menurut saya, harus disurvei ulang dengan peta yang lebih detail. Sebab, kalau tidak, nanti bisa timbul konflik ketika tidak ada keselarasan dengan regulasi lokal, semisal ada orang pakai tanah di zona itu terus bikin bangunan di daerah rawan. Apabila daerah-daerah rawan di sana dijadikan perumahan seperti yang terjadi di Samarinda, akhirnya pengembang merugi karena tidak laku. Akhirnya rumah di situ berantakan semua kena gerakan-gerakan mud volcano.

Bahaya kedua adalah jebakan gas dangkal. Bahaya ini sangat dekat dengan wilayah inti ibu kota negara. Kalau yang mud vulcano agak jauh. Tapi, kalau yang gas dangkal itu bisa ada di sekitar ibu kota negara itu. Nah, ini harus diteliti lebih detail. Saya hanya memberi gambaran kira-kira gas dangkalnya di daerah sekitarnya seperti Tengin, Saka Kanan dan Mentawir. Tapi, di daerah kawasan inti bukan berarti tidak ada. Sebab, belum diteliti lebih lanjut. Saya usulkan teliti lebih lanjut untuk menghindari kerusakan konstruksi, seperti hotel atau kantor pemerintahan. Konstruksi bangunan semacam itu bisa sampai 50 meter atau 30 meter ke bawah dan bisa bersinggungan dengan gas dangkal dan bisa bisa terjadi ledakan gas. Coba saja diteliti di tempat yang terdapat patahan-patahan. Di situlah biasanya itu gas bisa naik.

Jadi, kalau ingin tahu apakah ada atau tidak jebakan gas dangkal, coba teliti dengan metode geologi di sekitar patahan-patahan yang saya gambarkan di kawasan inti pusat pemerintahan itu. Diteliti dengan cara pakai vertical electrical profiling tiga dimensi. Nanti bakal ketahuan di bawah ada apa saja. Baru dibuktikan dengan pemboran-pemboran. Lalu, didelineasi daerah mana saja yang sekiranya perlu hati-hati. Upaya ini harus dilakukan di kawasan inti supaya letak setiap patahan dan gas dangkal bisa diketahui. Sebab, kalau luput bisa bahaya buat bangunan di kawasan inti pusat pemerintahan.

Sejauh ini, bagaimana Anda memandang upaya-upaya pemerintah untuk memitigasi risiko bencana alam dan krisis air di calon ibu kota baru? 

Sejauh ini, dari 1 sampai 10, saya baru bisa kasih nilai 5,5. Semula saya hanya bisa kasih nilai 3. Mengapa? Karena mereka sudah mempertimbangkan untuk mendelineasi kawasan calon ibu kota negara. Saya sudah ditunjukkan peta perencanaan tata ruang mereka mengenai delianasi gas dangkal dan mud volcano didelineasi sebagai daerah bahaya. Kemudian mereka sudah memasukkan kemungkinan ingin membuat aliran air dari Mahakam.  Mereka juga sedang berusaha untuk mengatasi pemadaman batu bara terbakar. Tapi, saya belum melihat progresnya sehingga saya baru bisa kasih nilai 5 kendati mereka sudah mulai menelaah risiko-risiko bencana di sana.

Bagaimana supaya maksimal?

Petakan kawasan inti yang seluas 5.644 hektar dengan metode geologi teknik dengan skala 10.000 atau 5.000 untuk mendapatkan gambaran rinci mengenai kondisi bawah permukaan kawasan inti calon ibu kota negara. Saya memang pernah diberi tahu oleh pihak Bappenas bila mereka sudah melakukan pemetaan skala 1000 di sana dengan menggunakan metode Lidar atau pemetaan melalui foto udara. Tapi, saya katakan ke mereka, Lidar hanya mampu memberi gambaran permukaan dan tidak bisa memberikan informasi mengenai kondisi di bawah bumi. Tetap harus dilakukan pemetaan geologi yang ditunjang dengan pemboran dan elektric vertical surveilling dan seismic profiling. Setelah itu, baru buat perencanaan sesuai informasi yang di dapat dari pemetaan geologi. Cara ini penting untuk melakukan delineasi yang lebih detail mengenai potensi bahaya wilayah ibu kota negara. Tapi, saya melihat sejauh ini hal itu belum dilakukan. 

Kemudian soal kelembagaan juga masih menjadi masalah yang perlu dibenahi. Saya melihat keterlibatan Badan Geologi sangat minim dalam pembangunan ibu kota negara. Mereka hanya diminta di awal untuk melakukan justifikasi kelayakan calon ibu kota negara. Mengapa penting keterlibatan Badan Geologi? Rekomendasi saya pertama adalah agar dibuat peta detail geologi teknik di daerah kawasan inti ibu kota negara. Pihak yang harus melakukan itu adalah Badan Geologi. 

Tapi, malah Bappenas yang melakukan itu dengan mengontrak pihak ketiga. Selama ini yang terlihat dilibatkan adalah Bappenas, Kementerian Agraria dan Kementerian PUPR yang bangun ibu kota negara. Akhirnya, terjadi missing link. Memang yang membangun mereka, tapi untuk membangun perlu data mengenai seluk beluk wilayah yang dijadikan calon ibu kota negara dan semestinya yang memberikan data itu adalah Badan Geologi. Celakanya mereka tidak dilibatkan secara serius. Sehingga banyak risiko bahaya geologi yang luput dari perhatian pemerintah.