Anggaran dipangkas, Anies bilang masih bisa dibahas

Sejumlah anggaran yang diajukan Pemprov DKI Jakarta dipangkas DPRD dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakinkan hal itu tidak akan serta-merta mengganggu program kerja.

Anies menyebut pihaknya masih dapat membicarakan pemangkasan tersebut dengan DPRD, dalam  pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2020.

"Masih dalam pembahasan, belum sampai RAPBD. Nanti kita lihat lagi," ucap Anies di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Adapun anggaran yang dipangkas di antaranya  adalah dana talangan untuk uang muka pembelian rumah susun sederhana milik atau rusunami dengan DP Rp0, dan dana revitalisasi Taman Ismail Marzuki.

Badan Usaha Milik Daerah DKI, PT Sarana Jaya, menganggarkan Rp2 triliun dalam KUA-PPAS 2020 untuk program rumah DP Rp0. Namun angka itu dipangkas senilai Rp1,5 triliun menjadi Rp500 miliar.

DPRD juga memangkas penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro senilai Rp400 miliar untuk revitalisasi TIM.

Menurut Anies semua PMD untuk BUMD yang anggarannya dipotong akan dievaluasi oleh Pemprov DKI Jakarta bersama legislatif. "Semuanya saya evaluasi," kata Anies.

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Justin Andrian mengatakan, pemangkasan anggaran rumah DP Rp0 dilakukan lantaran masih banyak unit yang belum dihuni masyarakat. Dia menyebut hal ini terjadi di rusun di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Di sisi lain, Pemprov DKI terus melakukan pembangunan.

"Salah satu alasan itu di-hold karena ada Rusunawa tersedia 6.000 unit. Pas saya reses, masyarakat banyak yang tak tahu, misalnya mekanismenya," ujar Justin saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (28/11).