Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantah tuduhan pemangkasan anggaran renovasi gedung sekolah, untuk penyelenggaraan ajang balap Formula E. Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, perubahan nilai anggaran renovasi gedung sekolah merupakan implementasi dari hasil penelitian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta.
Menurutnya, perubahan tersebut juga diketahui oleh pihak DPRD DKI Jakarta, sehingga tak perlu lagi dipersoalkan.
"Seluruh usulan penyesuaian anggaran, baik penebalan maupun pengurangan, telah disampaikan dan dibahas bersama dengan legislatif pada saat pembahasan di forum komisi,” ucap Syaefuloh di Jakarta, Rabu (13/11).
Dia menjelaskan, total anggarann renovasi gedung sekolah yang tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), adalah senilai Rp2,57 triliun. Nilai tersebut dialokasikan untuk merenovasi 105 bangunan sekolah di Ibu Kota.
Namun setelah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI memeriksanya langsung ke lapangan, hanya terdapat 86 sekolah yang mendapat rekomendasi untuk diperbaiki. Dengan demikian, Dinas Pendidikan DKI pun merevisi anggaran menjadi Rp2,11 triliun atau berkurang Rp455,38 miliar.
Syaefulloh menjelaskan, kegiatan renovasi sekolah yang diusulkan pihaknya termasuk pembangunan unit kelas dan sekolah baru. Secara keseluruhan, total anggaran yang diusulkan adalah senilai Rp3,69 triliun. Namun dalam rapat pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD DKI, nilai tersebut diusulkan dikoreksi menjadi Rp3,48 triliun.
Nilai tersebut terdiri dari atas anggaran untuk renovasi total gedung sekolah, yang diusulkan senilai Rp2,57 triliun dalam KUA-PPAS, namun berubah menjadi Rp2,11 triliun setelah pembahasan. Selain itu untuk renovasi total gedung pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM), yang nilainya Rp184,66 miliar dari usulan awal senilai Rp195,86 miliar.
Selanjutnya adalah pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah menengah kejuruan (SMK), yang dicantumkan dalam KUA-PPAS senilai Rp55,47 miliar. Dalam rapat pembahasan, anggaran ini disepakati naik menjadi Rp168,79 miliar. Untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK, nilainya juga mengalami kenaikan dari Rp361,8 miliar menjadi Rp525,1 miliar.
Pembangunan gedung sekolah luar biasa (SLB) mengalami penurunan setelah pembahasan, dari Rp88,3 miliar menjadi Rp80,46 miliar. Sementara anggaran manajemen konstruksi renovasi total gedung sekolah tak mengalami perubahan, yakni tetap Rp54,74 miliar.
Anggaran untuk tenaga ahli hukum kontrak rehab total gedung sekolah juga tetap yakni Rp401,1 juta. Pembangunan USB taman kanak-kanak (TK) juga tetap pada Rp6,7 miliar, dan pembangunan USB SMP tetap di Rp25,5 miliar.
Sedangkan, anggaran untuk pembangunan asrama SMKN 61 Jakarta berkurang dari Rp35,3 miliar menjadi Rp24,1 miliar. Anggaran untuk rehab berat juga berkurang dari Rp299,8 miliar menjadi Rp296,8 miliar.
"Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berkonsentrasi melakukan peningkatan jumlah gedung sekolah yang direhab, tetapi juga melakukan peningkatan kualitas rehabilitasi, diantaranya dengan menciptakan sekolah ramah anak, ramah difabel, rencana pemasangan solar panel, dan pemasangan rumput sintetis untuk sarana olahraga siswa," kata Syaefuloh.
Menurutnya, jika memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, jumlah total sekolah yang akan direnovasi menyeluruh sebanyak 532 sekolah. Hingga 2019, terdapat 346 sekolah yang telah dieksekusi. Adapun 86 sekolah diusulkan pada tahun 2020, dan sisanya sebanyak 100 sekolah akan diselesaikan hingga tahun 2022.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyampaikan kritik atas pembatalan sejumlah program prioritas Pemprov DKI Jakarta. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menyoroti pengurangan anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan.
Hal ini lantaran anggaran untuk pembangunan sarana olahraga, seperti lapangan sepak bola, lapangan atletik, dan gelanggang remaja di Dinas Pemuda dan Olahraga dipangkas senilai Rp320,5 miliar. Adapun anggaran renovasi gedung sekolah di Dinas Pendidikan yang dikurangi hingga Rp455,4 miliar.
PSI menuding pemangkasan dua anggaran prioritas itu karena defisit anggaran. Pemangkasan anggaran di dua dinas tersebut diduga dilakukan, agar anggaran tersebut dialihkan guna mendukung penyelenggaraan Formula E yang akan dihelat di Jakarta pada 2020.
"Kami melihat anggaran Formula E yang enggak ada di RPJMD berdampak pada pengurangan kegiatan, contohnya rehab sekolah dan GOR. Ini kan patut dipertanyakan," ucapnya, Rabu (13/11).
