Suara anggota DPR dapil Papua soal kerusuhan Manokwari

Sejumlah anggota DPR  dari daerah pemilihan atau dapil Papua angkat suara atas kerusuhan di Papua pada Senin (19/8) kemarin. Mereka mengingatkan agar masyarakat Papua mendapatkan perlindungan sepantasnya. 

Dalam rapat paripurna RUU APBN 2018, anggota DPR Komisi IV Michael Wattimena mengingatkan agar negara melindungi mahasiswa, bukan sebaliknya mempersekusi mereka. Apalagi mahasiswa mendapatkan perlakuan body shamming.

Sejarah Indonesia, menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut, terwujud karena peranan mahasiswa. Terutama era reformasi. "Mahasiwa insan yang bermartabat, karena dalam diri mahasiwa ada derajat intelektual. Mahasiwa harus diproteksi karena memiliki masa depan yang bisa membantu Indonesia bisa seperti saat ini," kata Michael di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8). 

Maka, kata dia, sudah sepantasnya mahasiswa, khususnya mahasiswa Papua di Surabaya, mendapatkan perlindungan. Bukan dipersekusi, apalagi diusir seperti berkaca pada peristiwa di Surabaya. 

Michael menyanyangkan ada upaya body shamming kepada masyarakat Papua. Apalagi jika persekusi itu dengan menyamakan masyarakat Papua dengan hewan. Michael meminta aparat penegak hukum menindak tegas kepada oknum yang terlibat dalam kerusuhan ini.

"Kapolri Tito Karnavian mesti mengusut kejadian di balik penurunan bendera Merah Putih yang kemudian membuangnya ke selokan. Lalu, siapa yang memviralkan video tersebut. Apalagi sejumlah fasilitas umum juga rusak. Maka, harus diusut tuntas dan tegas," ujarnya.

Senada, anggota DPR Komisi IX Steven Abraham turut menyayangkan pengusiran yang dilakukan Wakil Wali Kota Malang terhadap mahasiwa asal Papua. Steven mengingatkan, sesama warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk tinggal di tanah bumi pertiwi.

Anggota DPR dari Partai Gerindra itu mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegur pemerintah daerah yang berprilaku tidak baik. Teguran dari Mendagri harus dilakukan kepada pejabat yang dinilai berkelakuan minus.

Anggota Komisi V DPR Willem Wandik menambahkan, apabila kerusuhan di Manokwari tidak cepat diselesaikan dikhawatirkan bisa membuat NKRI terpecah belah. Apalagi saat ini situasi di Papua dinilai tidak kondusif.

"Elitee nasional, pusat harus serius menangani ini. Sebab Papua sedang tidak baik-baik saja. Pihak-pihak yang terlibat provokasi harus mengambil peran supaya tidak menyakiti rakyat Papua dan pemerintah harus bersikap tegas terhadap pengusiran mahasiswa yang terjadi di Surabaya dan Malang," ujarnya.