Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI ungkap kelemahan birokrasi di Pemprov DKI

Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) DKI Jakarta Komisi A dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengatakan, yang dibutuhkan dalam birokrasi saat pandemi adalah kecepatan dalam beradaptasi dan juga stamina.

Menurutnya, birokrasi harus cepat beradaptasi karena masa pandemi ini mengubah struktur masyarakat. Selain itu, birokrasi juga harus memiliki stamina karena akan bekerja dua kali lipat untuk melayani masyarakat lebih banyak lagi.

“Ibaratnya saat pendemi waktu itu, mesin mobil kita hanya menyala setengah padahal kita harus menelusuri medan yang lebih berat dari sebelumnya,” jelasnya dalam diskusi yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada Jum’at (26/11)

.“Nah ini waktu itu saya merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian DKI untuk segera diselesaikan. Caranya adalah dengan membentuk suatu suatu sistem merit yang berbasis pada software, seperti yang sudah diimplementasikan di Jawa Barat,” imbuhnya.

Sistem merit sendiri merupakan proses rekrutmen, promosi, penghargaan, dan hukuman yang adil, serta teratur berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan seleksi kompetitif yang dinilai para ahli. Tujuan penerapan sistem merit, menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ialah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki orang-orang yang profesional, dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

“User tidak perlu lagi melelang jabatannya, tetapi sudah ada talent full. Di mana user tinggal mengambil saja calon-calon pejabat baru dari talent full untuk mengisi jabatan yang kosong,” katanya.

Selain itu, Wiliam juga mengungkapkan, keakurasian data yang dimiliki pemerintah sangat penting. Ini akan membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya kepada masyarakat agar tidak salah sasaran.

“Selanjutnya adalah mengenai keakuratan data kita. Jadi dalam membagikan bantuan sosial pada saat pandemi sebagai salah satu kebijakan paling penting, maka data itu menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Bagaimana dengan DKI Jakarta? Willian mengungkapkan, Jakarta masih belum optimal dalam dua hal tersebut, yaitu mengenai kekosongan jabatan dan akurasi data yang dimiliki. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki sistem birokrasi di DKI Jakarta dalam pelayanan publik pascapandemi ini.

“Dua hal itu menurut saya harus kita benahi, pertama adalah mengimplementasikan sistem talent full agar tidak terjadi kekosongan data ketika masa pandemi. Kedua, soal keakuratan data kita. Jadi ini harus diselesaikan dan ini akan menjadi modal yang kuat bagi pemerintah untuk melayani masyarakat,” pungkasnya.