Anggota Komisi IX DPR minta pemerintah optimalkan vaksin dalam negeri untuk vaksin booster

Anggota Komisi  IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah mengutamakan vaksin dalam negeri terkait vaksinasi booster. Tujuannya agar pemerintah tidak terlalu boros mengeluarkan anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan optimalisasi dan pengembangan vaksin di dalam negeri untuk melanjutkan pengembangan vaksin Merah Putih sebagai vaksin booster. Saat ini, kata dia, pengembangan vaksin Merah Putih baru menuju uji klinis fase 1 pada awal Februari 2022.

"Karena itu, timeline produksi vaksin Merah Putih sebagai booster harus dipercepat. Perlu ada intervensi untuk mempercepat produksi vaksin Merah Putih agar tidak bergantung dengan vaksin booster impor," kata Mufida kepada wartawan, Kamis (6/1).

Politikus PKS ini mengatakan, intervensi mempercepat produksi vaksin Merah Putih perlu dilakukan mengingat peleburan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME) ke dalam dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dikhawatirkan memperumit proses produksi vaksin Merah Putih.

"Terlebih ada peleburan Lembaga Eijkman yang dikhawatirkan semakin mengulur waktu produksi vaksin Merah Putih," tegas Mufida.

Mufida juga meminta agar data vaksinasi nasional harus benar-benar tepat. "Belajar dari permasalahan joki vaksinasi, data cakupan vaksinasi antardaerah yang kurang tepat dan pemberian vaksin booster kepada orang yang bukan prioritas, maka ini harus diperbaiki dan jangan terulang lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah menjamin proses riset vaksin Merah Putih terus berlanjut meskipun status kelembagaan PRBM Eijkman telah berubah. Mulyanto mengatakan, proses riset jangan sampai terhenti hanya karena terjadi perubahan status kelembagaan.

Sebab, riset vaksin Merah Putih merupakan amanah rakyat Indonesia dalam hal penanggulangan Covid-19.

"Pemerintah jangan gegabah, perlu memikirkan soal ini secara seksama. Jangan sampai program strategis yang menjadi amanat PRBM Eijkman, misalnya untuk mengembangkan riset Vaksin Merah Putih menjadi mandeg atau terbengkalai," kata Mulyanto dalam keterangannya kepada Alinea.id, Senin (3/1).
 
Mulyanto mengaku khawatir diberhentikannya para saintis yang mencapai 100 orang lebih serta dipindahkannya laboratorium PRBM Eijkman jauh dari RSCM/FKUI, akan menimbulkan masalah bagi keberlanjutan riset Vaksin Merah Putih yang dimotori LBM Eijkman bersama BUMN Bio Farma. Alasannya, tidak mudah mencari pengganti para saintis ini dalam waktu singkat.

Begitu pula posisi laboratorium yang strategis dekat dengan rumah sakit dan fakultas kedokteran, sehingga akses kepada sampel, bahan, alat, dan SDM medis sangat mudah.  

"Ini akan membuat jadwal produksi vaksin Merah Putih Eijkman semakin molor," uja politikus PKS ini.