Anies Baswedan bakal munisipalisasi kelola air, apa itu?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan me-munisipalisasi pengelolaan air meski Mahakamah Agung (MA) telah membatalkan putusan penghentian kebijakan swastanisasi air.

Lalu, apa maksud dari munisipalisasi seperti yang dikatakan gubernur?

Berdasarkan buku The Politics of Social Ecology-Libertarian Municipalism yang ditulis Janet Biehl, munisipalisasi dapat diartikan kepemilikan. 

Teori munisipalisme libertarian menyebutkan bahwa munisipalisasi merupakan bentuk kepemilikan yang sepenuhnya bersifat publik. Ekonomi politik yang diajukan adalah ekonomi yang tidak dimiliki secara pribadi, juga tidak dipecah menjadi kumpulan-kumpulan kecil dan tidak dinasionalisasi.

"Ia adalah ekonomi yang dimunisipalisasi-ditempatkan dibawah kontrol 'kepemilikan' komunitas," tulis buku yang telah diterjemahkan Setiaji Purnasatmoko itu.

Upaya untuk me-munisipalisasi pengelolaan air, ditegaskan Anies setelah melaksanakan rapat pimpinan pekan lalu untuk membahas khusus pengabulan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kementerian Keuangan terkait pengelolaan air di Jakarta oleh MA pada 30 November 2018.

Dengan pengabulan itu, amar putusan kasasi tentang penghentian kebijakan swastanisasi air minum di Ibu Kota, dan mengembalikan pengelolaannya secara penuh kepada PAM Jaya di tahun 2017 dibatalkan.

"Intinya, kita akan terus melaksanakan proses pengambilalihan kebijakan swastanisasi menjadi pemerintah. Jadi munisipalisasi kita akan teruskan," kata Anies di kawasan Glodok, Jakarta Barat, Selasa (5/2).

Ia mengklaim dua perusahan swasta yang selama ini mengelola air di Jakarta, PT Palyja dan PT Aetra Air Jakarta menanggapi positif upaya untuk mengembalikan pengelolaan seluruhnya kepada Pemprov DKI.

"Nah, jadi suasana pembicaraan itu positif dengan mereka, bicaranya lebih seperi sama-sama anak bangsa yang ini semua rakyat di Jakarta mendapat air," ungkap Anies.