Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Anies Baswedan hanya sekedar memberikan jargon dan gimmick semata, selama satu tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Juru bicara PSI, Rian Ernest Tanudjaja mengatakan, Anies kerap menampilkan citra kepada publik, seolah-olah melakukan progres pembangunan selama masa jabatannya.
"Saya katakan progres itu ada, hanya saja sangat tidak signifikan," kata alumni program Indonesia Mengajar besutan Anies Baswedan itu kepada reporter Alinea.id, Rabu (16/10).
Ernest mencontohkan, janji Anies Baswedan soal pulau reklamasi masih belum terwujud sepenuhnya. Meski telah mengumumkan penghentian proyek reklamasi, ada empat pulau yang tidak dicabut izinya, yaitu Pulau C, D, G, dan N. Padahal mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berulang kali mengatakan akan menghentikan proyek reklamasi.
Kemudian soal program rumah DP 0 rupiah, unit yang tersedia baru mencapai 780 unit. Padahal kata dia, warga DKI Jakarta ini ada sekitar 10 juta jiwa.
Dia juga berharap agar proses antrian DP 0 rupiah itu dapat berlangsung setransparan mungkin.
"Ini sudah seperlima jalan dari masa jabatannya. Hanya nol persen warga yang bisa menikmati rumah DP 0 rupiah," tandasnya.
Mantan staf ahli Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai gubernur DKI itu juga mengatakan, rumah DP 0 rupiah itu juga hanya dapat dinikmati warga kelas menengah. Karena warga kelas bawah tak akan dapat memenuhi nilai angsuran yang ditetapkan.
Harga rumah DP 0 rupiah, dipatok mulai Rp184 juta untuk tipe 21, dan Rp300 juta untuk tipe 32. Untuk tenor 20 tahun, nilai cicilan berkisar di angka Rp2 juta. Sementara untuk tenor 15 tahun, nilai cicilan berada di angka Rp2,4 juta.
Menurut hitung-hitungan Ernest, warga kelas bawah tidak akan dapat memenuhi cicilan tersebut karena upah minimum warga Jakarta sekitar Rp3,6 juta per bulan. Terlebih jika nilai cicilan sekitar 30% dari pendapatan.
Karenanya Ernest menilai program rumah DP 0 rupiah merupakan janji politik yang dilanggar. Sebab rumah DP 0 rupiah adalah tawaran kepada warga kelas bawah DKI Jakarta.
"Jadi narasi rumah DP 0 rupiah, yang mungkin tujuan awalnya untuk menarik suara dari kalangan masyarakat dari ekonomi bawah, tidak terealisasi," katanya.
Selain itu sepeninggalan Ahok, dia mengklaim, pungutan liar alias pungli kembali marak. Begitupun pengaduan warga justru semakin tidak berjalan.
"Kalau saya katakan ada progres, saya bilang tidak. DKI semakin tidak transparan, pengaduan warga semakin tidak ditanggapi," kritiknya.
Dia melanjutkan, aplikasi Qlue yang merupakan warisan Ahok pun tidak berjalan.
Aplikasi Qlue merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh warga, dalam melaporkan peristiwa yang terjadi di Jakarta, seperti banjir, tindak kriminal, kebakaran, dan lain sebagainya. Melalui aplikasi tersebut, laporan atau keluhan warga akan direspon oleh pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
"Saya sarankan kepada pak Anies ikuti saja praktik baik pak Ahok, buka Balai Kota tiap pagi. Juga terhadap warga yang mengantri diterima," ujarnya.
Menurut Ernest, masih ada waktu sepanjang 4 tahun kedepan, yang dapat dimanfaatkan Anies untuk bergerak lebih cepat lagi dalam membangun Jakarta.
"Saya harap pak Anies dan juga tim, gerak lebih cepat lagi, karena warga DKI ini kritis dan cukup vokal," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi partai Gerindra, M. Taufik, menyebut ada 31 item janji yang telah ditunaikan oleh Anies. Sejumlah janji yang dimaksud, adlaah program rumah DP Nol Rupiah, OK OCE, proyek MRT, dan trotoar di jalan Thamrin-Sudirman.
Selain itu, Taufik juga menyebut keberhasilan Anies dalam meningkatkan APDB DKI, penghentian reklamasi, dan pengambilalihan pengelolaan pusat dokumentasi HB Jassin.
Namun dia juga mengakui, gerak Anies dalam membangun Jakarta masih perlu ditingkatkan.
"Janji itu kan sebenarnya rentang waktunya lima tahun, tahun ini saya mengapresiasi langkah-langkah itu. Cuma saya sarankan ke pak gubernur, untuk percepatan supaya lebih ditingkatkan," kata Taufik.
