Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengklaim, tak mencari keuntungan melalui rencana pembangunan hotel di kompleks Taman Ismail Jakarta (TIM). Namun, mendirikan pusat seni dan kebudayaan lengkap dengan fasilitas pendukung.
"Bukan untuk mencari keuntungan. Tapi, untuk memainkan peran pembangunan," ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).
"Kalau mau meningkatkan pendapatan, bukan dengan mengejar keuntungan lewat hotel. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI itu dengan pajak untuk hotel," tutur eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.
Anies melanjutkan, TIM bakal dikelola pemprov usai direvitalisasi. Nantinya ditangani badan usaha milik daerah (BUMD), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro.
Dirinya mengaku, bakal ada keuntungan dari pengelolaan tersebut. Namun, takkan berorientasi materi seutuhnya. Melainkan pelayanan publik.
Dicontohkannya dengan berbagai transportasi publik yang dikembangkan pemprov. Seperti PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta. "Apakah cari keuntungan? Tidak," katanya.
"Bentuknya memang PT. Tapi, kalau PT yang dimiliki oleh negara, dia mekanismenya badan usaha. Tapi, orientasinya tetap pada pelayanan publik. Berbeda kalau PT nonpemerintah," tutur Anies.
Dia menambahkan, TIM bakal diproyeksikan sebagai tempat bertemunya para seniman dari berbagai negara. Diharapkan menjadi sentra kebudayaan terbaik dunia.
"Kalau mereka (seniman asing) datang ke Jakarta, butuh tempat menginap. Tinggal pilih saja. Mau diinapkan di dalam TIM atau di luar TIM," ujarnya.
Terpisah, Komisi X DPR mendesak pemprov mengurungkan niat membangun hotel di kawasan TIM. Jika mau ada tempat penginapan, sebaiknya wisma.
Komisi Kebudayaan pun berencana melakukan inspeksi ke TIM. Guna memastikan proses revitalisasi berjalan baik. "Sesuai dengan konsep pembangunannya," ucap Saiful Huda Ketua Komisi X di DPR RI Jakarta, Kamis (27/2).
Nada minor sebelumnya dilayangkan DPRD Jakarta. Bahkan, memangkas anggaran revitalisasi TIM. Cuma menyetujui Rp200 miliar dari usulan Jakpro Rp600 miliar.