Anies tolerir perusakan tanggul laut di Muara Karang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mentolerir aksi perusakan tanggul laut di Muara Baru, Jakarta Utara yang dilakukan warga sekitar. Pembelaan tersebut diberikan dengan alasan adanya kebutuhan warga. 

"Kebanyakan bukan bocor karena air atau rusak, tetapi ada kebutuhan di situ," ujar Anies di Balai Kota Jakarta.

Wilayah Muara Baru memiliki permukaan tanah yang cukup rendah. Dengan tembok tanggul di bibir pantai, maka saat hujan terjadi, wilayah tersebut akan tergenang. Warga melubangi tanggul tersebut agar genangan air itu terbuang ke laut.

"Mau dialihkan ke mana air hujan itu? Kalau pemerintah tidak dari awal menyiapkan pompa dengan baik," ungkapnya.

Namun, pada 11 Desember 2018 tanggul di Muara Baru bocor dan menyebabkan air laut merembes ke pemukiman warga. Padahal, pada November 2018 Anies melakukan sidak ke kawasan tersebut.

Anies mengunjungi kawasan itu untuk mengujicoba kekuatan tanggul, sekaligus menjenguk warga yang menjadi korban banjir rob setinggi 30 centimeter.

Anggota DPRD DKI Jakarta bidang pembangunan Bestari Barus menilai, hal itu, tidak bisa dijadikan dalih Gubernur untuk membela warga. Menurutnya, perlu ada ketegasan dari gubernur untuk mencari dan mengambil jalan keluar atas persoalan yang terjadi.

Semisal mengembalikan fungsi lahan di garis pantai sesuai dengan aturan, seperti menciptakan trase di sepanjang tanggul untuk taman. Atau memberikan solusi dengan menggencarkan kembali pembangunan rumah susun sebagai kompensasi warga di sekitar tanggul.

"Jangan mencari alasan-alasan yang kemudian menjadi pembenaran. Rugi rakyat kalau gubernur tidak tegas dalam masalah ini," ujar Bestari kepada Alinea.id.

Politikus Partai NasDem ini mengingatkan, tanggul laut di Muara Baru itu merupakan bagian dari pembangunan tanggul raksasa atau giant sea wall dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Pengerjaan itu salah satunya bertujuan untuk menjaga Ibukota dari ancaman penurunan muka tanah. 

"Artinya, kebutuhan tanggul itu untuk keseluruhan warga Jakarta, bukan hanya untuk yang tinggal di situ. Jadi harus tegas, tegakkan aturan untuk Jakarta yang lebih baik lagi," ungkap Bestari.