APJII sebut pemerataan infrastruktur jadi kunci transformasi digital

Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menyebut, pemerataan infrastruktur digital di Indonesia merupakan kunci transformasi digital di Tanah Air. Menurutnya, presidensi Indonesia di forum bisnis B20 yang beranggotakan negara-negara G20, merupakan momentum untuk menarik investor dalam pemerataan infrastruktur digital, seperti internet. 

"Hal ini karena tanpa infrastruktur internet yang merata, transformasi digital bakal sulit terwujud," kata Arif dalam keterangannya usai acara Indonesia Digital Outlook 2022, di Hotel The Westin, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/6).

Arif menerangkan, acara Indonesia Digital Outlook 2022 dengan tema "Encouraging The Acceleration of Sustainable Digital Transformation", merupakan bagian dari survei APJII terhadap perkembangan digitalisasi di Indonesia. Dengan begitu, bisa menyiapkan strategi untuk mentransformasi digital secara berkelanjutan. 

"Banyak potensi untuk transformasi digital di segala bidang. Melalui data yang kami kumpulkan, kita bersama-sama menyusun strategi untuk memaksimalkan potensi tersebut," ucapnya.

Arif pun berharap Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN) bisa bahu membahu bersama APJII mengembangkan infrastruktur internet di Indonesia. Dengan demikian, perekonomian akan bisa berjalan lebih cepat. Terutama dalam pemulihan ekonomi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengakui bahwa penetrasi internet fixed broadband atau Fiber to The Home (FTTH) di Indonesia masih rendah. FTTH adalah jenis koneksi internet yang membutuhkan jaringan kabel seperti jaringan fiber optik untuk bisa terhubung ke internet.

Merujuk laporan World Bank 2021, kata Jonny, penetrasi pita lebar tetap hanya mencakup 4% dari total populasi atau 16% rumah tangga. Secara total pelanggan fixed broadband di negeri ini sekitar 9,7 juta.

"Penetrasi fixed broadband memang masih belum seperti yang diharapkan. Nantinya secara bertahap akan diberikan dukungan pada fixed broadband," kata Johnny saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR di Jakarta, Rabu (8/6).

Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan, penggunaan fixed broadband pada awal sebelum pandemi lebih banyak digunakan oleh sektor korporasi. Hal itu yang menyebkan penetrasi fixed broadband di Indonesia masih terbilang rendah.

Zul pun berharap pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi agar penetrasi fixed broadband semakin meningkat.

"Yang kita butuhkan dari pemerintah adalah solusi komprehensif yang menyeluruh, mendukung adanya upaya perluasan infrastruktur fixed broadband," pungkas Zul.