Arab Saudi dinilai tidak mampu urus ibadah haji

Sekretaris Jenderal Organization of Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia, Bintang Wahyu Saputra, mengatakan, pembatalan keberangkatan ibadah haji 2021 tidak menjadi polemik andai Pemerintah Arab Saudi konsisten dengan sikapnya. Lantaran inkonsisten, Saudi tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada umat Islam yang ingin pergi ke Tanah Suci.

"Sampai sekarang soal kuota haji untuk Indonesia saja mereka belum putuskan, padahal waktunya sudah dekat sekali. Kalau tidak mampu, kami minta serahkan kepada OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) sebagai pengelola ibadah haji," katanya dalam keterangannya, Selasa (8/6).

Bintang menerangkan, Makkah dan Madinah merupakan dua kota suci bagi Muslim. Impian setiap umat Islam untuk melihat baitullah. Karenanya, banyak yang ikhlas menabung bertahun-tahun untuk bisa mewujudkan mimpinya beribadah haji. Sayangnya, nasib mereka tidak jelas, terkatung-katung saat tiba waktunya.

"Coba saja tanya anak-anak Indonesia, apa impiannya. Enam dari sepuluh anak akan menjawab memberangkatkan haji orang tuanya. Ini cermin ibadah haji menjadi prioritas dalam hidup umat Islam Indonesia," tuturnya. "Duta Besar Arab Saudi tidak peka akan hal ini. Jangan politicking menggunakan haji, dong."

Di sisi lain, Bintang menilai, Duta Besar Arab Saudi, Essam bin Abed Al-Thaqafi, berpolitik terhadap Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dengan membangun citra seolah-olah politikus Partai Gerindra itu menyebarkan hoaks. Padahal, apa yang disampaikannya kepada wartawan justru ingin memastikan Indonesia dapat kuota haji baru kemudian bahas kendala lain yang dihadapi, seperti vaksin Sinovac yang ditolak Saudi.

"Dalam surat Dubes Saudi kepada Ketua DPR disebutkan jelas, Indonesia yang tidak mendapat kuota haji seperti yang disebut oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ini politicking. Punya agenda apa Dubes Saudi terhadap politik Indonesia? Suratnya bukan menjernihkan polemik kuota haji yang sedang ramai, malah makin memperkeruh. Sebaiknya pemerintah Arab Saudi menarik pulang Dubesnya, sebelum rakyat Indonesia protes," tuturnya.

Bintang berpendapat, kuota haji untuk Indonesia tidak akan berpolemik jika Saudi tegas dari awal alias tidak plinplan. Pangkalnya, Saudi tidak menjelaskan perinci 11 negara yang diperbolehkan masuk ke negaranya.

"Karena disampaikan menjelang haji, informasi yang tidak lengkap ini dianggap hanya sebelas negara yang mendapat kuota haji. Faktanya tidak demikian," kata Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) itu.

Sebagai bentuk protes, OIC Youth Indonesia akan melakukan aksi usir Dubes Arab Saudi dari Indonesia, hari ini. "Dan menekan OKI mengambil alih pengelolaan mekkah dan madinah agar lebih profesional," pungkas Bintang.