Aroma Densus 88 dan konco Tito Karnavian di elite Polri

Jenderal Polisi Idham Azis resmi menjabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11). Ia menggantikan posisi Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, yang ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Kabinet Indonesia Maju.

Pengangkatan Idham sebagai Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/Polri 2019 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian RI. Pangkat Idham pun dinaikkan dari Komisaris Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi.

Jejak para pemburu teroris

Terpilihnya Idham terbilang mulus. Sebab, ia menjadi calon tunggal untuk memimpin Korps Bhayangkara.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto merasa, jalan mulus Idham ke pucuk pimpinan kepolisian itu takbisa dilepaskan dari hubungan dekatnya dengan Tito.

Bila dirunut perjalanan kariernya, Tito dan Idham kerap berada dalam tim yang sama, terutama saat menangani kasus terorisme di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polda Metro Jaya.

Tito memimpin tim Densus 88 saat melumpuhkan Dr. Azahari bin Husin—seorang insinyur asal Malaysia yang diduga jadi otak serangkaian serangan terorisme di Indonesia—di Batu, Jawa Timur pada November 2009. Saat itu, Idham menjadi salah seorang anggota tim Tito.

Kompas edisi 8 Desember 2005 melaporkan, keberhasilan Tito dan Idham itu membuatnya mendapat kenaikkan pangkat luar biasa dari Kapolri Jenderal Sutanto. Selain Tito dan Idham, Kapolri juga memberikan penghargaan untuk Petrus Reinhard Golose, M. Syafii, dan Rycko Amelza Dahniel.

Densus 88 dibentuk pertama kali oleh Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar pada 2003. Setelah itu, dibentuk Densus 88 di tingkat Polda.

Densus 88 Polda Metro Jaya dibentuk pada 2004. Pembentukan Densus 88 ini dilatarbelakangi dari usaha memerangi terorisme di Indonesia. Menurut Kompas edisi 27 Agustus 2004, ketika itu Tito yang masih berpangkat Ajun Komisaris Polisi ditunjuk sebagai pimpinan Densus 88 Polda Metro Jaya.

Menurut Arif Wachjunadi di dalam bukunya Misi Walet Hitam 09.11.05-15.45: Menguak Misteri Teroris Dr. Azhari (2017), Tito, Petrus Golose, dan Rycko Amelza Dahniel merupakan tokoh penting yang mengungkap kasus teror Bom Bali II, yang terjadi di Jimbaran, Bali pada 1 Oktober 2005.

“Dalam pengusutan kasus Bom Bali II, Gories Mere mempercayakan AKBP Tito Karnavian sebagai manajer olah TKP, dibantu AKBP Petrus Golose dan AKBP Rycko A. Dahniel,” tulis Arif.

Komjen Pol (Purn) Gregorius “Gories” Mere merupakan perintis Densus 88 Antiteror. Ia pernah menjadi Kepala Densus 88.

Selain Tito, Petrus, dan Rycko, tulis Arif, terdapat beberapa nama lagi yang menjadi tokoh sentral dan punya catatan positif saat melumpuhkan Azahari.

Arif menyebut nama Irjen M. Syafii. Arif menulis, Syafii tercatat tergabung dalam tim investigasi pimpinan Gories Mere, yang memburu Azahari. Syafii juga terlibat dalam usaha penangkapan anak buah Azahari, yakni Yahya Antoni alias Cholili di sebuah rumah di Kelurahan Songgokerto, Batu, Jawa Timur.

“Tim yang bergerak membuntuti Cholili itu terdiri dari Gories Mere, Martinus Hukom, Carlo Brix Tewu, Tornagogo Sihombing, Sucipto, dan M. Syafii,” tulis Arif.

Brigjen Pol Ibnu Suhendra juga disebut Arif di bukunya. Menurut Arif, Ibnu merupakan orang yang berjasa dalam menangkap Cholili, ketika hendak menemui tokoh teroris asal Malaysia Noordin M Top di Semarang.

“Berdasar dari ciri-ciri Cholili yang telah diberikan Martinus, Iptu Ibnu pun menanti Cholili di Terminal Terboyo Semarang, hingga akhirnya berhasil ditangkap di wilayah dekat Demak,” tulis Arif.

Kompas edisi 12 November 2005 menyebut, penangkapan Cholili kemudian menjadi pintu masuk polisi untuk menyergap Azahari di Batu. Setelah diinterogasi, Cholili membeberkan kalau sosok yang ada di Vila Flamboyan, Batu, Jawa Timur adalah Azahari.

Nama lainnya adalah Wahyu Hadiningrat. Ia tercatat bagian dari tim investigasi yang dibawa Gories Mere untuk memburu Azahari.

Kini, para jebolan Densus 88 yang berhasil melumpuhkan Azahari dan menangani sejumlah kasus teror lainnya duduk di posisi penting Korps Bhayangkara.

Selain Jenderal Pol Idham Azis yang menjadi Kapolri, Irjen Pol Petrus Reinhard Golose menjabat Kapolda Bali, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel menjabat Kapolda Jawa Tengah, Brigjen Pol Martinus Hukom menjabat Wakil Kepala Densus 88 Mabes Polri, Irjen Pol M. Syafii menjabat Kepala Densus 88, Brigjen Pol Ibnu Suhendra menjabat Analis Utama Intelijen Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, dan Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat menjabat Wakapolda Metro Jaya.

Nama lainnya, yang pernah sama-sama Tito dan tim Densus 88 memburu pelaku kekerasan konflik Poso adalah Irjen Pol Rudy Sufahriadi. Ia menjabat Kapolda Jawa Barat.

Menariknya, Idham, Rudy, Petrus, Rycko, dan Martinus, merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1988.

Tim Tito dan Densus 88

Mantan narapidana terorisme sekaligus mantan anggota polisi Sofyan Tsauri mengatakan, Tito dan Idham memang sosok yang sudah menonjol jauh sebelum misi penggerebekan Azahari.

“Tepatnya saat keduanya masih di Jatanras Polda Metro Jaya di Tim Rajawali atau Kobra. Tito itu dulu dia Kanit Jatanras di Polda Metro Jaya,” kata Sofyan saat dihubungi, Kamis (7/11).

Salah satu prestasi Tim Kobra yang dipimpin Tito adalah menangkap Tommy Soeharto, dalam kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita pada 2001. Sofyan mengatakan, tim ini menjadi cikal bakal Densus 88.

"Rata-rata para mantan Tim Kobra disegani di dalam Densus 88. Mereka dijuluki ‘darah biru’ oleh anggota Densus di luar Tim Kobra," ujarnya.

Menurut Sofyan, kecakapan Tito, Idham, dan belakangan Rudy Sufhariadi, takbisa dilepaskan dari tangan dingin Gories Mere. Saat Gories menjabat sebagai Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Tito dan kawan-kawan menjadi anak buah Gories sekaligus ikon.

Sofyan menuturkan, kecakapan Tito dan koleganya dalam mengungkap kasus terorisme sudah terlihat sejak berhasil menangkap kelompok Angkatan Mujahidin Islam Nusantara (AMIN), yang ingin meledakan Masjid Istiqlal pada 1999.

“Jadi, sebelum kasus teroris itu marak, mereka itu sudah membongkar kasus-kasus terorisme," ucap Sofyan. "Dalam serangkaian pengungkapan kasus bom, rata-rata adalah anggota Densus 88 yang dulu bekerja dengan Tito Karnavian di Tim Kobra.”

Oleh karenanya, ia tak heran bila banyak orang Densus 88 yang kini duduk di beberapa jabatan strategis Polri. Sebab, kata dia, anggota Densus terbiasa mengungkap kasus-kasus besar. Bahkan di luar kasus terorisme.

"Karena mereka itu tahu detail peta kejahatan. Dan mereka adalah orang-orang terlatih, memahami segala metode penyelidikan kasus kejahatan," tutur Sofyan.

Sofyan menganggap wajar bila Tito naik jabatan, ia mengangkat anggota tim yang dahulu pernah bersamanya. Salah satunya Idham.

"Saya pun yakin, yang membuat Presiden Jokowi itu memilih Idham Azis sebagai Kapolri karena masukan Tito. Gamblang sekali," katanya.

Meski lihai menangani berbagai kasus, kata Sofyan, ada satu perkara yang takbisa diungkap satuan berlambang burung hantu itu.

“Yakni kasus penyerangan Novel Baswedan. Karena kaitannya dengan elite politik. Ini akan jadi tantangan Idham Azis untuk mengungkapkannya. Itu bukan perkara sulit. Tinggal kemaun Polri saja," ujarnya.

Prestasi dan tradisi “urut kacang”

Di sisi lain, kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengatakan, takbisa serta merta mengklaim kolega Tito mendominasi di jajaran elite Polri. Sebab, kata dia, hanya segelintir perwira tinggi (pati) saja yang berasal dari Densus 88.

“Sekarang Polri itu punya 270 pati. Hanya sebagian kecil yang dari Densus 88, yang lain dapat job biasa-biasa saja,” ujar Adrianus saat dihubungi, Senin (4/11).

Dihubungi terpisah, komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai, para jebolan penyelidik kasus terorisme itu menduduki jabatan tinggi di Polri bukan karena kedekatannya dengan Tito.

“Para petinggi tersebut memang bisa dikatakan berprestasi cemerlang. Kecemerlangan prestasi tersebut sudah dimulai sejak di Akademi Kepolisian,” kata Poengky saat dihubungi, Senin (4/11).

Poengky menuturkan, sistem prestasi masih berjalan sehat di institusi kepolisian. Prestasi, kata dia, masih jadi acuan untuk promosi jabatan.

Senada, Bambang Rukminto pun menilai, kolega Tito terbilang banyak yang prestasinya menonjol. Maka, wajar banyak yang duduk di posisi penting Korps Bhayangkara.

“Kalau memang kolega-kolega Tito punya prestasi, why not?” ujarnya.

Namun, Bambang tak menampik jika para pati yang duduk di posisi penting merupakan rekan seangkatan Tito. Sehingga terkesan, mayoritas adalah kolega Tito.

“Saat ini, memang rata-rata alumni Akpol 87-88 yang memimpin, mengingat usia pensiun mereka juga masih panjang,” tuturnya.

Bambang melanjutkan, hal ini takbisa dilepaskan dari kebijakan Presiden Jokowi yang memutus tradisi “urut kacang” alias memotong angkatan saat mengangkat Tito sebagai Kapolri, tiga tahun lalu. Hasilnya, muncul para pati yang masih terbilang muda.

Meski begitu, menurut Bambang, hal ini akan menimbulkan ekses yang kurang sehat bagi institusi Polri. Pasalnya, banyak pati muda yang masih minim pengalaman duduk di jabatan penting.

“Kebijakan Pak Tito mengangkat eselon IB, seperti asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia misalnya diisi oleh pati yang belum pernah menjabat sebagai Kapolda. Jabatan Kadiv Propam pun demikian, belum banyak melakukan tour of duty di daerah-daerah,” ujarnya.

Seharusnya, kata Bambang, pati muda angkatan 90-91 masuk ke berbagai satuan kerja atau satuan wilayah terlebih dahulu, sebelum masuk Mabes Polri.

“Dengan begitu diharapkan akan kaya pengalaman, dan mengenal Indonesia, bukan hanya Jawa,” tuturnya.

Di samping itu, mereka bisa mengenal masalah kepolisian di daerah, sehingga ketika tongkat estafet tiba di tangannya, bisa bijak dalam mengambil keputusan strategis.

Bambang berpendapat, jika tradisi urut kacang tak dikembalikan, bakal menjadi bom waktu di internal Polri. Sebab, ia membaca “pemotongan generasi” berisiko menimbulkan nepotisme di tubuh Polri.

“Bila akan terus dipotong, dan cuma promosi orang-orang terdekat, suatu saat bakal menjadi problem manajemen SDM di internal Polri. Efeknya, muncul pati-pati Polri yang minim prestasi sebagai pimpinan Polri,” ujarnya.