Ayo Kursus, program anyar Kemendikbudristek untuk pengangguran

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi (Kemendubudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Kursus Dan Pelatihan meluncurkan program Ayo Kursus.

Program ini diintegrasikan dengan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang tengah berjalan di 2021.

Melaui program ini, Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbudristek Dr. Wartanto berharap para pihak bidang pendidikan bisa mendorong lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi yang sudah lulus namun masih membutuhkan keterampilan bekerja dan berwirausaha.

“Peluncuran program ini untuk merespons banyanya anak-anak kita yang sudah lulus dari SMK, SMA maupun perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan. Kita membuka peluang untuk mereka menambahkan keterampilan agar bisa bekerja dan berwirausaha sehingga kita membuat sebuah aplikasi khusus bernama Ayo Kursus,” ujarnya dalam peluncuran program tersebut yang disirakan secara virtual, Rabu (22/9).

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan penataan terhadap beberapa orang yang layak diberikan dukungan dan akan dimasukkan ke lembaga-lembaga kursus terdekat. Sehingga dapat mengurangi angka pengangguran terutama pada anak-anak usia dibawah 25 tahun.

“Mereka akan memperoleh berbagai keterampilan dan sebagian bisa didukung dengan dana Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Dan ada beberapa lembaga kursus yang memungkinkan memberikan bantuan beasiswa pada peserta ini. Dan akan mengajak Dirjen dari perusahaan-perusahaan melalui Pemerintah Daerah untuk membiayai peserta yang menginginkan tambahan keterampilan,” tambahnya.

Ia berharap program Ayo Kursus ini adalah dapat membantu anak-anak yang masih menganggur dan membutuhkan pekerjaan baik lulusan SLTA maupun perguruan tinggi yang masih membutuhkan kerampilan.

“Dengan banyaknya peserta yang mendaftar pada program ini maka dapat menjadi respons bersama di bidang pendidikan bahwa perlu memberikan perlakuan tersendiri pada anak-anak ini. Apakah memang kompetensi perlu ditingkatkan atau memang banyak mata pelajaran atau keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan sektor industri,” pungkas Wartono.