Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyebut koordinasi antarlembaga DPR masa sidang keempat sangat lemah. Berdasarkan catatan Formappi, posisi dua Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad sangat dominan, dan justru menenggelamkan dua wakil lainnya, Rahmat Gobel dan Muhaimin Iskandar.
"Azis Syamsudin dan Sufmi Dasco Ahmad terlihat mendominasi pelaksanaan tugas pimpinan sebagai juru bicara DPR. Dominasi keduanya kerap mengabaikan lingkup bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing," kata peneliti Formappi, Taryono dalam rilis pers daring evaluasi masa sidang IV Tahun Sidang 2020-2021, Rabu (5/5).
Di DPR, Azis Syamsuddin membidangi koordinasi politik dan keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Rahmat Gobel Koordinator membidangi Industri dan pembangunan (Korinbang), Muhaimin Iskandar didapuk sebagai wakil koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra).
Menurut Taryono, koordinasi pimpinan DPR sangat menentukan dinamika kegiatan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat itu. Dengan banyaknya unsur seperti komisi, badan, bahkan fraksi yang menjadi bagian dari DPR, peran koordinasi pimpinan dalam membangun harmonisasi antar unsur menjadi sangat penting.
Pembagian tugas di antara wakil ketua DPR akan bisa efektif jika Ketua DPR mampu mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para wakilnya. "Peran koordinasi Ketua DPR ini terlihat gagal selama ini ketika para wakil ketua terlihat saling serobot serta mendominasi wakil pimpinan lain dalam menjadi juru bicara DPR ke publik," ujarnya.
Taryono melanjutkan, koordinasi perlu diperbaiki terutama di tingkat Pimpinan DPR dalam melaksanakan wewenangnya, sehingga lebih disiplin dalam bidang koordinasi masing-masing tanpa harus menghilangkan hakekat kolektif kolegial.
Peneliti Formappi lainnya Djajono mengatakan, Rahmat Gobel dan Muhamin Iskandar termasuk dua pimpinan DPR yang sangat jarang menyampaikan komentar atas atas dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kemudian yang patut disayangkan, dalam kondisi pandemi yang sangat mengkhwatirkan ini, Wakil Bidang Kesra dan juga Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR yaitu Pak Muhaimin Iskandar, sangat jarang berbicara," kata dia.
Pun peneliti Formappi Lucius Karus menyebut ada kesan kesengajaan Gobel dan Muhaimin tidak tampil ke publik. Meski peran media sangat menentukan seseorang tampil ke publik, menurutnya, hal tersebut bukan karena tidak adanya sarana publikasi di DPR.
"Ada faktor dari mereka sendiri. Ruang untuk bicara itu sangat terbuka di DPR. Wartawan di depan mata. Mau sampaikan apapun, saya kira tidak hanya tergantung kepada media yang suka tokoh-tokoh tertentu saja seperti Azis dan Dasco," jelas dia.
Menurut Lucius, kurang tampilnya Muhaimin ke publik bisa jadi karena tersandera secara politik. Sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin masih terkesan takut dikritik publik jika menyampaikan pernyataan ke media.
"Misalnya Pak Muhaimin Ketua PKB, itu sangat berpengaruh. Kalau dia omong politik dari PKB, itu dia bisa dikritik publik. Pak Rahmad Gobel, karena politisi yang latarnya lebih banyak hitung uang (pengusaha), ketimbang menata kata-kata. Jadi mereka terpaksa mengambil jarak dengan media," pungkas Lucius.
