Bahas perluasan Ancol, DPRD DKI akan panggil pengelola Ancol

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, akan memanggil pengelola PT Pembangun Jaya Ancol (PJA), untuk dimintai penjelasan mengenai rencana perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas 155 hektare. 

"Nanti akan kita panggil khusus semua direksi untuk pemaparan keuangan mereka dan juga rencana perluasan Ancol tersebut," kata Abdul Aziz kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/7). 

Dalam rapat itu, Komisi B DPRD DKI akan membahas dampak dari lingkungan yang bakal dialami dari adanya reklamasi perluasan kawasan Ancol tersebut.

"Mana yang akan diperluas, dan dampaknya seperti apa? Kami akan bahas ini lebih lanjut dalam rapat komisi khusus. Jadi nanti di sana kita bakal bahas lebih detail," ujarnya. 

Aziz mengaku dirinya bersama dengan anggota Komisi B lainnya, sempat melakukan peninjauan ke Ancol dan menemui pengelola PT Pembangunan Jaya Ancol. Hanya saja dalam pertemuan itu, pihak pengelola belum memberikan penjelasan yang detail.

"Mereka hanya mempresentasikan. Jadi kalau dibilang mendalami, belum tepat," katanya.

Aziz mengatakan, lahan yang akan direklamasi bukanlah pulau. Melainkan tanggul yang sebelumnya sudah ada. Tanggul tersebut akan ditutup dan diperluas menjadi daratan. 

"Selama ini sudah ada tanggulnya. Tanggulnya sudah dibuat. Tinggal ditutup aja bagian laut yang masih terbuka itu," kata dia. 

"Ini bukan pulau. Jadi daratan yang sudah ada pantai, kemudian mereka membuat tanggulnya lebih maju ke laut sekitar 500 meter. Itu yang mereka akan tutup dengan tanah," lanjutnya. 

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Aziz menyampaikan perluasan kawasan Ancol itu dilakukan untuk membangun wahana baru, salah satunya wahana laut. 

"Itu mereka mau bangun Disney Sea. Di luar negeri ada Disney land. Ini Disney Land tetapi laut," katanya. 

"Yang lain banyak sih. Salah satu yang sudah dilakukan itu museum Rasulullah itu ya," katanya. 

Aziz menambahkan agar progres rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tak ada hambatan, maka Pemprov DKI dan pengelola perlu memberikan penjelasan secara detail, terutama berdasar kajian matang yang telah dilakukan.

"Intinya kami ingin konsepnya bagus. Secara legal juga bagus. Dampaknya bagus. Makanya harus ada kajian. Biar nanti enggak ramai di medsos. Kajian dilakukan dari sisi hukum, legal, dan ilmiah. Harus lengkap lah," tuturnya.