Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dianggap membuat kegaduhan karena pernyataan kontroversial dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube POIN, Senin (14/9). Dia disebut sedang mencari panggung untuk memamerkan kinerjanya.
"Saya paham Pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan bacot, apalagi Pak Ahok orang dalam Pertamina," ujar Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, dalam keterangan resminya, Rabu (16/9).
Politikus Partai Gerindra ini lantas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mencopot Ahok. "Daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu."
Berdasarkan catatan Andre, terdapat beberapa pernyataan kontroversial Ahok dalam video tersebut. Pertama, Pertamina lebih suka beli blok migas di luar negeri dibandingkan eksplorasi dalam negeri.
"Statement Pak Ahok ini tidak benar. Dalam data yang kami miliki dalam rangka menambah produksi di hulu, pada tahun 2019, Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 work over. Lebih dari 60% investasi di Pertamina adalah untuk hulu migas," tuturnya.
Dirinya melanjutkan, Pertamina melakukan studi seismic di 35 cekungan dengan panjang 31.114 kilometer (km) sepanjang 2019 untuk menambah cadangan. Studi tersebut diklaim terpanjang di Asia Tenggara dalam dasawarsa terakhir. Hasil studi seismic sampai menjadi produksi memerlukan waktu paling cepat tujuh tahun.
Karena itu, Andre menilai, diperlukan akuisisi blok hulu migas yang sudah berproduksi guna menambah produksi dan cadangan hulu migas. Sehingga, menambah cadangan dan produksi Pertamina.
"Akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di dalam negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah habis kontrak PSC-nya. Sedangkan akuisisi di luar negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah berproduksi dan memiliki cadangan yang besar," katanya.
Kedua, Andre membantah pernyataan tentang Pertamina tidak pernah membangun kilang. "Perusahaan pelat merah" itu disebutnya membangun sejumlah kilang pada 2019.
"Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sudah berapa kali, sih, Pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina? Setahu saya, Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap tahun 2015-2019," ucap dia.
Kilang yang dimaksud Andre disebut sudah beroperasi pada Juli 2019. Kilang tersebut menambah produksi Pertamax sehingga mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM).
"Selain itu, ada Kilang RDMP Balikpapan sudah mulai dibangun sejak April 2019 dan akan selesai pada tahun 2023, sehingga nantinya kapasitas produksi Kilang Balikpapan menjadi 360.000 bpd," ucap Andre.
"Juga ada Kilang Petrokimia di TPPI (revamping aromatic) yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2019 dan akan selesai di tahun 2022," sambungnya.
Ketiga, pernyataan Ahok tentang Pertashop atau program SPBU mini tidak jalan. Berdasarkan datanya, Andre sesumbar, Pertamina sudah membangun sekitar 500 Pertashop sejak diluncurkan Februari 2020.
Pembangunan itu bekerja sama dengan swasta maupun badan usaha milik desa (BUMDes). Ditargetkan mencapai 4.300 Pertashop se-Indonesia pada tahun ini.
"Data soal Pertashop saja Pak Ahok bisa keliru, padahal data tersebut selalu di update. Saya jadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang bisikin Pak Ahok agar Pertamina gaduh terus?" kata dia.
Andre juga mengkritik sikap Ahok yang merasa dirinya paling benar di Pertamina. Menurutnya, ini tidak elok karena komisaris dan direksi patutnya melangsungkan rapat bersama dalam satu bulan. Pertemuan itu mestinya dioptimalkan.
"Ahok ini selalu teriak soal banyak maling di Pertamina. Saran saya, bila Pak Ahok memang punya bukti, sebaiknya laporkan saja ke pihak yang berwenang. Kan, ada KPK, kejaksaan, dan juga kepolisian," ucapnya.
"Direksi Pertamina, setahu saya, sudah melakukan banyak upaya untuk 'membersihkan' Pertamina melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum," terang dia.
Dalam video yang diunggah di akun YouTube POIN, Senin (149), Ahok membeberkan aib manajemen Pertamina. Berbagai permasalahan dibukanya, dari melobi menteri hingga persoalan gaji direksi.
