Bahu-membahu amankan Pemilu 2019

Potensi terjadi kerawanan membuat seluruh pihak bahu-membahu mengamankan Pemilu 2019.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai gambaran potensi-potensi konflik yang harus diantisipasi. 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto, mengatakan nantinya, dari IKP tersebut instansi-instansi terkait akan melakukan netralisir untuk menekan angka kerawanan yang sudah terpetakan.

“Dari yang telah di indekskan, maka Bawaslu menyampaikan ke semua pemangku kepentingan dan kita bersama menetralisir kerawananan itu. Diharapkan saat Pemilu nanti indeksnya akan turun. Bahkan kalau bisa zero, tapi saya kira tidak mungkin, tapi kalau bisa kecil sekali,” ujarnya di Rupatama Mabes Polri, Senin (24/9).

Lebih lanjut menurut Wiranto, setelah IKP dikeluarkam Bawaslu, para instansi dengan perannya masing-masing bertugas meredam kerawanan tersebut untuk meminimalisir sampai satu bulan sebelum prosesi pencoblosan berlangsung. Setiap bulannya juga akan diadakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana kerawanan yang ada dapat diatasi.

Wiranto juga mengakui Pemilu 2019 lebih rumit dan kompleks dibandingkan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Hal itu dikarenakan Pemilu mendatang tidak hanya pada tingkatan presiden dan wakil presiden, tetapi juga pemilihan anggota legislatif yang menandai persaingan akan terjadi sampai di tingkat daerah.

Menurut Wiranto situasi politik saat ini pun memang sudah terasa memanas. Kendati demikian, ia meyakini para pemangku kebijakan beserta aparat penegak hukum terus berupaya untuk mengatasi kerawanan-kerawanan adanya konflik.

Dari segi keamanan, Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian menjelaskan, pihaknya juga telah meminta kepada seluruh daerah agar melakukan pendeteksian dini di daerah masing-masing. Menurutnya, langkah-langkah preventif dengan menyosialisasikan kampanye damai telah dilakukan sebagai langkah awal meminimalisir kerawanan konflik.

Antisipasi terhadap kampanye hitam pun telah dilakukan Polri untuk mencegah adanya provokasi di masa kampanye yang sedang berjalan saat ini. Tidak hanya kerawanan konflik di masyarakat, potensi kerawanan antar partai dan antar pasangan calon juga akan dipetakan dan dilakukan langkah-langkah antisipasi.

“Kita akan jaga, tapi kita imbau lebih baik menggunakan positif campaign. Ini langkah-langkah sangat teknis, tiap daerah berbeda. Kemudian juga potensi kerawanan antar partai dan paslon beda dan tidak bisa digeneralisir,” ujar Tito.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan para politikus saat ini sudah tidak lagi menggunakan isu agama sebagai salah satu bahan kampanye. Akan tetapi, Tjahjo menambahkan isu SARA masih dianggap perlu untuk diredam. 

“Praktik politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA dalam kontestasi politik perlu diredam dengan menerapkan konsep peace building atau membangun perspektif perdamaian,” katanya.