Baju Persija untuk PNS DKI, bentuk dukungan atau cari sensasi?

Barangkali, rasa cinta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap klub sepak bola Ibu Kota Persija Jakarta teramat besar. Publik tentu ingat, saat kampanye pada 2017 lalu, Anies sempat melontarkan rencananya membangun Stadion BMW di Jakarta Utara sebagai kandang Macan Kemayoran menjamu tamu-tamunya. Ia menyebut, stadion itu bertaraf internasional.

Akan tetapi, kini pembangunannya terkendala karena sengketa lahan. Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas gugatan PT Buana Permata Hijau soal lahan BMW.

Belum lama ini, Anies pun mewacanakan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengenakan baju tim sepak bola Persija saat klub itu bertanding. Wacana itu pertama kali ia ucapkan ketika mengadakan acara halalbihalal dengan manajemen Persija dan The Jakmania—sebutan bagi pendukung Persija—di rumah dinasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Selang beberapa hari kemudian, Anies kembali melontarkan rencananya itu. "Jadi gini, kalau Persija ada pertandingan baru kita pakai baju Persija," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (1/7).

Untuk keperluan tersebut, pihak Pemprov DKI Jakarta berencana membuat sayembara kostum Persija. Menurut Anies, desainnya berbeda agar jika ada rapat tak mengenakan kaus oblong.

"Ingat ketika disayembarakan seperti baju untuk Satpol PP, lalu kita siapin juga seragam itu sayembara untuk guru kita luncurkan 3-4 bulan yang lalu kalau enggak salah," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/7).

Baju Persija itu ditujukan sebagai dukungan Macan Kemayoran ketika bertanding. Menurut Anies, hal ini bisa juga dilakukan di kota-kota lain yang punya klub sepak bola kebanggaan.

“Nah, kita di Jakarta klubnya Persija kita akan dorong itu," katanya.

Kelak, kata Anies, desainnya sesuai dengan ketentuan orang kantoran dan harus berkerah. Namun, nuansa desainnya kental Persija.

Dimanja dari dulu

Salah seorang penulis buku Gue Persija (2014) Afif Abdillah memandang, bentuk dukungan dengan wacana “memakaikan” baju Persija untuk PNS Pemprov DKI Jakarta merupakan salah satu bentuk kedekatan gubernur kepada tim Ibu Kota.

Afif mengatakan, sudah sejak lama klub sepak bola Persija Jakarta dimanja orang nomor satu di Jakarta. Gubernur sebelum Anies pun punya kedekatan dengan Persija.

“Dulu boleh dimanja karena Persija statusnya amatir (perserikatan), sebelum ada Liga Indonesia,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (3/7).

Kesebelasan yang dibentuk pada 28 November 1928 tersebut, kata Afif, pernah dibantu tokoh nasional yang juga anggota Volksraad (semacam DPR zaman kolonial), Mohammad Husni Thamrin.

“Pembesar bangsa ini ikut berperan bantuin Persija saat namanya masih Voetbalbond Indonesische Jacatra (VIJ),” kata Afif.

Menurut Afif, pada 1932 MH Thamrin menyumbang dana sebesar 2.000 gulden untuk membangun lapangan sepak bola di daerah Petojo.

Kemudian, Afif mengatakan, kedekatan Wali Kota Kotapraja Jakarta 1953-1960 Soediro mengizinkan Persija menggunakan lambang Kotapraja Jakarta sebagai simbol klub, merupakan wujud kedekatan ia dengan Persija.

Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 Ali Sadikin, kata Afif, memanjakan Persija dengan mengucurkan dana bantuan melimpah untuk membangun fasilitas olahraga dan merenovasi Stadion Menteng.

“Di tahun 1972 dengan bikin mes, tribun, lampu tembak. (Ali Sadikin) pengagas berdirinya klub internal Jayakarta dan Sport Center Ragunan, yang menghasilkan pemain top untuk Persija, seperti Anjas Asmara, Andi Lala, Sofyan Hadi, dan Sutan Harhara. Bikin Persija jadi tim paling sukses di era 1970-an,” ujar Afif.

Gubernur DKI Jakarta era 1977-1982 Tjokropranolo pun melakukan apa yang pernah dilakukan Ali Sadikin. Ia menggelontorkan bantuan dana untuk Persija. Pada masa Gubernur Sutiyoso, Afif mengatakan, Persija mendapatkan kucuran dana melimpah dari APBD DKI Jakarta.

“(Sutiyoso) menyulap Persija jadi tim bertabur bintang dan skuadnya diisi pemain timnas. Namun berakhir pahit, di akhir kepemimpinannya, Stadion Menteng digusur. Padahal, dia pembina Persija saat itu,” tutur Afif.

Pengganti Sutiyoso, yakni Fauzi Bowo pun membantu Persija lewat tangan manajer Harianto Bajuri. Di masa Foke—sapaan Fauzi Bowo—Persija sempat memperoleh dana berlimpah untuk belanja pemain bintang.

Tak semua PNS dukung Persija

Lantas, apakah wacana Anies itu mendapatkan respons positif dari The Jakmania dan PNS?

Salah seorang pendukung Persija, Hendaru, tak sepakat dengan gagasan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Menurut Hendaru, pendukung Persija tumbuh dari akar rumput, yang secara kesadaran hidup dalam tradisi yang sudah mendarah daging.

Identitas dan kebangaan terhadap Persija, kata dia, bukan hadir dari formalitas semacam mengenakan kostum Persija bagi PNS Pemprov DKI Jakarta.

“Lagipula tak semuanya PNS Pemprov mendukung Persija. Siapa tahu di antara mereka ada pendukung Persib, PSMS, Arema, Persebaya, Persitara, Persipura, atau Persipon Pontianak,” ujar Hendaru saat dihubungi, Rabu (3/7).

Hendaru mengatakan, bila Anies serius ingin mendukung Persija, sebaiknya diwujudkan dengan menjamin keamanan agar pertandingan bisa berjalan lancar di Jakarta.

Sementara, seorang The Jakmania lainnya, Robani mengatakan hal serupa. Ia menyayangkan jika banyak PNS Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari daerah lain, seperti Bandung dan Surabaya, terpaksa mengenakan kostum Persija.

“Ibaratnya orang suka Liverpool disuruh pakai baju Manchester United. Jakarta kan beragam, mungkin lebih banyak pendatang malah,” tutur Robani saat dihubungi, Rabu (3/7).

Rizqi, suporter Persija asal Sukabumi punya pendapat lain. Menurutnya, wacana Anies itu pernah pula dilakukan Wali Kota Batu, Malang, Dewanti Rumpoko.

Pada April 2019, Dewanti pernah mengimbau kepada semua pejabat Kota Batu untuk menggunakan pakaian atau atribut Arema FC saat klub kebanggaan masyarakat Malang itu bertanding melawan Persebaya Surabaya dalam leg kedua final Piala Presiden.

“Ya selama tidak melanggar UU atau Perda menurut saya enggak ada masalah. Ini salah satu terobosan yang cukup baik dari Pak Gubernur,” ujar Rizqi saat dihubungi, Rabu (3/7).

Selain para pendukung Persija, beberapa PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pun ikut berkomentar. Salah seorang pegawai di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov DKI Jakarta, Dwi Raharjo tak keberatan dengan rencana Anies. Ia mengaku akan mematuhi kebijakan itu, bila nantinya benar-benar diterapkan.

"Karena bertempat tinggal di Jakarta, saya sangat bangga dengan klub Persija. Kalau nantinya diwajibkan memakai kostum Persija, saya siap memakai karena ini menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/7).

Kolega Dwi, yang enggan disebutkan namanya, punya pendapat berbeda. Menurutnya, kewajiban mengenakan baju Persija tak bisa menjadi parameter pemberian dukungan, seperti yang ada di dalam pemikiran gubernur.

"Apa jadinya nanti jika yang tidak mendukung menjadi merasa terpaksa karena dipaksa dengan instruksi. Harus diingat bahwa PNS di DKI tidak semua berdomisili di Jakarta. Lalu nanti bagaimana kausnya? Jangan-jangan kita disuruh beli," katanya.

Ada yang lebih penting

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengapresiasi wacana soal baju Persija untuk para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, saat tim yang dilatih Julio Banuelos itu berlaga. Bahkan, ia menyarankan, langkah Anies itu menjadi contoh kepala daerah lainnya.

"Karena saya pernah menjadi manajer klub sepak bola. Saya setuju supaya ada rasa kepemilikan juga terhadap kesebelasannya," ujar Taufik saat dihubungi, Rabu (3/7).

Selain itu, menurutnya, tak ada aturan yang melarang PNS memakai baju Persija saat jam kerja, di luar seragam kedinasan. Hanya saja, Taufik mempertanyakan masalah pembiayaan untuk rencana Anies ini.

"Tapi saya menyarankan agar kostum tersebut didapat dari perusahaan-perusahaan yang hobi bola juga untuk menyumbang ke Pemprov DKI," kata politikus Partai Gerindra itu.

Dihubungi terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, masih ada kebijakan lain yang lebih substantif dan bisa dilakukan Anies, ketimbang mewajibkan PNS mengenakan baju Persija.

Ia menuturkan, bila konteksnya memberi dukungan, Anies seharusnya mampu mengembalikan pertandingan Persija sebagai tuan rumah di Jakarta. Jika dalam persoalan ini kerap terbentur dengan ancaman keamanan, menurut Gembong, sudah semestinya gubernur sebagai pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengondisikan hal tersebut dengan Kapolda Metro Jaya.

"Itu lebih subtanstif menurut saya. Jadi, dukungan itu bukan dalam bentuk mewajibkan penggunaan atribut untuk PNS," katanya.

Cari sensasi

Sementara itu, pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali menilai, wacana Anies sekadar sensasi yang memicu ingar bingar pembicaraan, guna mengalihkan isu. Menurutnya, wacana itu bertujuan mendongkrak citra dan popularitasnya.

“Ini biasa dalam politik, sedang mencari ikon baru. Dampaknya untuk Persija tak terlalu signifikan,” tutur Akmal saat dihubungi, Rabu (3/7).

Akmal menyarankan, Anies fokus saja segera merealisasikan janji pembangunan stadion di Jakarta.

Lebih lanjut, menurut Akmal, muatan politik di balik wacana ini akan terwujud dari baju yang bermerek dan bersponsor. Kecuali, kata dia, perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang menjadi sponsor Persija atau sudah bagian dari kepemilikannya. Kenyataannya, menurut Akmal, kepemilikan Persija bukan di bawah BUMD DKI Jakarta.

“Kostum Persija tuh kaitannya apa? Persija kan punya swasta, bukan punya Pemda,” ujar Akmal.

Selain itu, kata Akmal, klub sepak bola di Jakarta bukan hanya Persija. PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pun tak semuanya menyukai sepak bola dan Persija. Bisa jadi, kata dia, PNS Pemprov DKI Jakarta mendukung klub sepak bola selain Persija.

“PNS di kantor wilayah Kota Jakarta Utara misalnya, akan menerima tekanan tersendiri saat mereka pakai kostum Persija. Sementara anak klub Persitara tidak mendapat perhatian Pemda. Jadi, ujung-ujungnya Pemda yang tertekan,” ucapnya.