Scroll ke atas untuk melanjutkan

Calon Presiden no urut 02 Prabowo Subianto berjalan keluar dari kediaman Pengageng Pura Mangkunegaran IX di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (13/10). Antara Foto

Nasional

Jumat, 30 November 2018 22:30

Balas pidato Prabowo, PSI: Soeharto merupakan simbol KKN

Prabowo Subianto merupakan pihak yang berusaha mempertahankan mantan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada tahun 1998.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, mengatakan calon presiden nomor urut 01, Prabowo Subianto, merupakan pihak yang berusaha mempertahankan mantan Presiden Soeharto dari kekuasaannya pada tahun 1998.

Hal tersebut dikatakan Raja Juli karena Prabowo ketika itu merupakan salah satu bagian dari rezim Soeharto yang identik juga simbol dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Pernyataan Raja Juli ini menanggapi pidato Prabowo Subianto di Singapura yang menyebut Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo terkait korupsi sudah memasuki stadium 4.

“Pada ujungnya politik itu di perbuatan bukan retorika. Jadi track record. Seperti saya katakan tadi, pada 1998 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan itu, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” kata Raja juli Antoni saat ditemui di Kantor PSI di Jakarta pada Jumat, (30/11).

Menurut Raja Juli, bahwa secara politik Prabowo ada pada masa pemerintahan Soeharto. Hal tersebut merupakan fakta politik yang tidak bisa dipungkiri.

“Coba tanya semua orang yang ikut aksi 1998. Kenapa turunkan Pak Harto, karena ada tiga alasannya yakni korupsi, kolusi, nepotisme. Dia memang presiden yang kita turunkan karena itu,” ujar Raja Juli.

Lebih lanjut, kata Raja Juli, pemerintahan Joko Widodo justru kebalikan dari pada pemerintahan Soeharto. Saat ini tata kelola pemerintahan Jokowi dalam aspek pemberantasan korupsi terbilang cukup baik dan transparan.

Presiden Jokowi disebut Raja Juli sama sekali tak tebang pilih jika ada orang dekatnya yang terseret perkara korupsi. Hal tersebut merupakan komitmen Presiden Jokowi dalam upaya memberantas korupsi.

"Selama pemerintahan Jokowi, ada satu orang menteri yang mencoreng wajah. Kasus Mas Idrus Marham ini sangat mencoreng,” katanya.

Orang-orang bagian dari koalisi Pak Jokowi tidak ada proteksi apa-apa seperti Ketua Golkar Setya Novanto. Jadi, saya tidak tahu persis kalau Pak Prabowo mengatakan korupsi saat ini stadium empat. Apa yang jadi standar 4, 3, 2, 1.”