Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenrisetdikti) menganggarkan dana Rp2,7 triliun untuk membangun 38 kampus mangkrak.
Menteri Risetdikti Nasir mengatakan masalah gedung mangkrak dapat dihindari dengan pengelolaan anggaran yang baik. Oleh sebab itu, waktu pelelangan menjadi penting untuk diperhatikan masing-masing perguruan tinggi dan LLDikti.
“Sekarang pembangunan sarana dan prasarana berupaya tidak mangkrak dan sejak awal lelang seharusnya sudah selesai. Jika pada Januari sudah mulai dibuka lelangnya, maka saya memastikan pembangunan berjalan dalam kurun waktu empat sampai enam bulan. Dengan begitu akan selesai tepat waktu,” ujar Nasir melalui keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Rabu (23/1).
Nasir menambahkan agar anggaran dapat terserap dengan efektif, dia memiliki strategi dengan cara pembagian zona prioritas pendanaan sarpras. Prioritas pertama, yakni zona merah dengan kriteria penerimanya adalah PTN Satker di daerah 3T, PTN yang belum memiliki gedung pembelajaran, dan LLDikti yang belum memiliki gedung perkantoran.
Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti menjelaskan alokasi anggaran pembangunan sarpras perguruan tinggi tahun ini mengalami kenaikan setelah tiga tahun terakhir.
Total anggaran tersebut terbagi menjadi lima skema pembiayaan program. Salah satu yang menjadi prioritas adalah menyelesaikan 38 gedung mangkrak yang berstatus KDP di perguruan tinggi negeri (PTN).
“Anggaran tersebut dialokasikan untuk 11 PTN 3T dan LLDikti sebesar Rp150 miliar, 7 PTN melalui surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp 498 miliar, revitalisasi 7 LPTK sebesar Rp73,6 miliar, pembangunan 12 PTN melalui pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebesar 370,43 miliar, dan sisanya Rp 1,6 triliun untuk menyelesaikan 38 KDP oleh PUPR,” ujar Ghufron.