Bantuan pangan non tunai tahap IV dilaksanakan di 54 daerah

Pemerintah menyepakati untuk menyalurkan perluasan Bantuan pangan Non-Tunai (BPNT) tahap IV dilaksanakan di 54 kabupaten/kota. Dengan demikian, target penerima BPNT pada 2018 akan mencapai total 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti yang sudah direncanakan.

Kesepakatan itu merupakan hasil dari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) terkait kesiapan perluasan penyaluran BPNT November 2018 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

RTM dihadiri oleh Mensos Agus Gumingan Kartasasmita, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widyanto, Kemendagri, Kemenkeu, Kemen PPN, Kemen BUMN, Bank Indonesia, KSP, Himbara, dan instansi terkait lainnya.  

"Agenda rapat hari ini adalah membahas status penyaluran bansos pangan, dan persiapan penyaluran BPNT tahap IV pada November 2018. Namun, saya minta dalam rapat kali ini difokuskan pada permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan yang akan kita cari solusinya bersama,” ujar Menko Puan di kantor Kemenko PMK, Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Untuk kelancaran perluasan dan pemanfaatan BPNT, Menko PMK menyarankan kepada seluruh pihak yang berpartisipasi untuk dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasinya atas program e-warong dan KPM BPNT serta meminta kepada para pendamping PKH untuk melakukan pemantauan dan edukasi. 

Untuk penguatan infrastruktur jaringan sendiri, telah dilakukan kerja sama dengan Kementerian Kominfo, dan operator seller. 

"Adapun terkait dengan pemenuhan jumlah e-warong Himbara terus berkoordinasi dengan Pemda setempat untum dapat merekrut e-warong,” jelas Menko Puan sembari menegaskan bahwa setiap KPM dapat dibelanjakan kepada beberapa kebutuhan seperti beras dan atau telur di e-warong terdekat dengan mudah.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo pada Ratas 16 Maret 2016, Ratas 26 April 2016, dan Ratas 19 Juli 2016 terkait penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) Non Tunai, jajaran kementerian terkait dibawah koordinasi Kemenko PMK telah menyepakati penggunaan kartu elektronik bagi para KPM.

Termasuk, penyaluran Rastra diganti dengan menggunakan kartu yang akan diberikan langsung kepada keluarga penerima sasaran. Kartu tersebut dapat digunakan untuk menebus beras dan telur di e-warong (elektronik warung gotong royong) yang merupakan agen perbankan anggota Himbara sesuai harga yang berlaku.

Mengenai usulan perluasan BPNT selanjutnya, Menko Puan meminta sebelum perluasan berlanjut pada 2019, agar dilakukan evaluasi penyaluran BPNT sepanjang tahun 2018, untuk melihat kesiapan daerah, bank penyalur, e-warong dan dukungan infrastruktur lainnya. Perluasan pada 2019 sendiri ditargetkan akan mencapai 15,5 juta KPM.