Baru 40 % sekolah gelar PTM, Nadiem singgung dampak buruk PJJ

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan, vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan bukan syarat pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Ini disampaikan Menteri Nadiem dalam dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penuntasan Vaksinasi Covid-19 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dengan pemerintah daerah (pemda) kemarin.

"Jika sekolah berada di wilayah PPKM level 1 sampai 3, PTM terbatas dapat dilaksanakan. Apalagi jika pendidik dan tenaga kependidikan di suatu sekolah sudah divaksinasi, sekolah wajib memberikan opsi PTM terbatas dan PJJ (pembelajaran jarak jauh). Orang tua tetap berhak menjadi penentu metode pembelajaran terbaik bagi anaknya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (16/9).

Sejauh ini, sambung Nadiem, baru 40 % satuan pendidikan di daerah dengan PPKM level 1, 2, dan 3, yang telah menyelenggarakan PTM terbatas. Angka itu dinilai belum maksimal lantaran masih ada 95% satuan pendidikan yang sebenarnya bisa menjalankan PTM terbatas. Izin pemda dinilai jadi kendala terbesar pelaksanaan PTM terbatas.

Pada kesempatan itu, Menteri Nadiem juga menyinggung dampak buruk learning loss atau penurunan capaian pembelajaran. Menurut Mendikbudristek, PJJ berkepanjangan bisa berdampak besar dan permanen, sehingga bisa menyebabkan anak-anak Indonesia tidak bisa mengejar ketertinggalan.

Dampak PJJ tersebut di antaranya dilihat dari aspek putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak, di mana semuanya bisa menjadi risiko yang lebih besar dibandingkan risiko kesehatan.

Nadiem kemudian merujuk riset yang dilakukan oleh INOVASI dan Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kemendikbudristek. Hasilnya, pendidikan di Indonesia sudah kehilangan 5-6 bulan pembelajaran per tahun.

Kemudian riset Bank Dunia dengan topik yang sama menyatakan, dalam kurun waktu 0,8 s.d. 1,3 tahun, compounded learning loss dengan kesenjangan antara siswa kaya dengan siswa miskin meningkat 10%.

Riset tersebut juga menyatakan bahwa tingkat putus sekolah di Indonesia meningkat sebesar 1,12%, di mana angka tersebut 10 kali lipat dari Angka Putus SD Tahun 2019. Bank Dunia memperkirakan, saat ini di Indonesia ada 118.000 anak usia SD yang tidak bersekolah. Angka tersebut lima kali lipat lebih banyak daripada jumlah Anak Putus SD Tahun 2019.

“Kami mohon sekali kepada daerah untuk menyelamatkan anak-anak kita yang mengalami learning loss. Generasi ini akan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan ke depannya. Kami harap percepatan penuntasan vaksinasi PTK bisa menjadi dorongan untuk mengembalikan anak  ke sekolah secara terbatas,” pungkas Mendikbudristek Nadiem.