Bayang-bayang perlawanan Siti Fadilah di tengah pandemi Covid-19

Pandemi Coronavirus disease (Covid-19) atau SARS-CoV-2 yang menyebar di 209 negara, termasuk Indonesia, mengingatkan sebagian orang kepada mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari. Ia dianggap berhasil mengatasi wabah flu burung (H5N1) dan flu babi (H1N1), saat menjabat sebagai menteri.

Salah satu wujud dukungan terhadap Siti muncul dalam sebuah petisi di Change.org, yang meminta Siti dibebaskan dari penjara untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19. Petisi bertajuk “Bebaskan Siti Fadilah Supari, Berjuang Bersama Melawan Wabah Corona” itu, per 9 April 2020 sudah ditandatangani lebih dari 11.000 orang.

Hingga kini, Siti masih meringkuk di sel Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah pada April 2012 ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005.

Indonesia mulai berhadapan dengan kasus flu burung pada 2005. World Health Organization (WHO) sempat menjadikan Indonesia sebagai pusat wabah.

Organisasi Kesehatan Dunia itu pun menyiapkan status pandemi flu burung, usai pada 2006 ada delapan orang pasien di Karo, Sumatera Utara dinyatakan sebagai kasus penularan dari manusia ke manusia. Akan tetapi, WHO mencabut penetapan pandemi berkat kerja Siti, dan seiring waktu wabah menghilang.

Mantan Ketua Pelaksana Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Bayu Krisnamurthi pun mengatakan, penanganan flu burung cukup berhasil.

“Indikator keberhasilan terlihat dari wabah selesai, tidak terjadi kasus yang lebih banyak, dan kesadaran masyarakat Indonesia terkait peternakan meningkat,” kata dia saat dihubungi reporter Alinea.id, Senin (6/4).

Indikator lainnya, sebut Bayu, banyak infrastruktur yang dibangun. Lembaga dan ahli virologi penanganan kasus flu serupa pun bermunculan. “Sebagian dari yang dulu dikembangkan saat flu burung, sekarang turut berperan menghadapi Covid-19,” ucapnya.

Siti pernah menulis buku kontroversial berjudul Saatnya Dunia Berubah: Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung (2008). Di dalam bukunya itu, Siti membahas segala kerja-kerjanya untuk mengatasi wabah flu burung, serta membongkar borok WHO dan Amerika Serikat.

Buku ini terbit dalam bahasa Inggris, dengan judul It's Time for the World to Change. Petinggi WHO dan Amerika Serikat sempat berang dengan isi buku ini, yang mengakibatkan ditarik dari peredaran untuk dilakukan revisi.

Dugaan senjata biologi

Salah satu pengakuan Siti yang mencengangkan di dalam buku Saatnya Dunia Berubah adalah kecurigaannya terhadap virus flu burung yang dijadikan bahan untuk membuat senjata biologi.

“Apakah akan diperdagangkan menjadi vaksin atau alat diagnosis, atau bahkan akan dibuat senjata biologi, tak seorang pun di negara penyetor virus tahu,” tulisnya.

Ia menulis, negara berkembang yang terpapar flu burung harus memberikan virus gratis ke WHO, dan negara penyetor tak tahu apa yang akan dilakukan terhadap virus yang disetor itu. Siti mengkritik sangat tertutupnya data sequencing DNA H5N1 yang disimpan WHO. Dari sana timbul kecurigaan.

Kemudian, ia mendapat jawaban setelah membaca artikel “Scientists split over sharing of H5N1 data” di koran Singapura, Straits Times edisi 27 Mei 2006.

Selama ini, tulisnya, data sequencing H5N1 yang dikirim ke WHO hanya dikuasai ilmuwan di Los Alamos National Laboratory di New Mexico, Amerika Serikat.

“Hal ini sangat mengagetkan saya karena laboratorium Los Alamos berada di bawah Kementerian Energi, Amerika Serikat. Di laboratorium inilah dirancang bom atom untuk mengebom Hiroshima di tahun 1945,” tulis Siti.

Ia meminta, data DNA virus H5N1 yang disimpan WHO dibuka dan tak boleh dikuasai kelompok tertentu. Usahanya berhasil. Pada 8 Agustus 2006, WHO mengirim data itu ke Gene Bank.

Guru Besar Biokimia dan Biologi Molekuler Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Chairul Anwar Nidom pun curiga, flu burung itu merupakan senjata biologi, sama seperti kecurigaan Siti Fadilah. Ia menuturkan, senjata biologi lazimnya menyerang saluran pernapasan.

“Setelah 10 tahun, saya baru menyadari virus flu burung adalah salah satu bentuk senjata biologi. Terlihat dari struktur virusnya. Termasuk juga flu babi,” kata dia saat dihubungi, Senin (6/4).

Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Professor Nidom Foundation (PNF) itu pun mengatakan, virus bisa dikarakterisasi dan dimodifikasi di dalam laboratorium. Ia menjelaskan, butuh waktu bertahun-tahun untuk memodifikasi virus, dan tak bisa dideteksi muasal laboratoriumnya.

Akan tetapi, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif tak sependapat dengan Nidom. Alasannya, hingga kini belum bisa dibuktikan flu burung dan flu babi digunakan sebagai senjata biologi.

“Omong kosong. Misalnya, Amerika Serikat dituding menyebarkan Covid-19 di China, tapi akhirnya balik ke Amerika dengan kasus melebihi China. Ya enggak masuk akal lah,” katanya saat dihubungi, Senin (6/4).

Meski begitu, Pengurus Pusat bidang Politik dan Kesehatan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) itu mengatakan, pernyataan Siti soal senjata biologi dari flu burung bisa diterima secara teori.

Menurutnya, virus tidak bisa dimodifikasi. Secara alamiah, kata Syahrizal, virus memiliki sifat drifting (melayang) dan shifting (bergeser). Sifat drifting memungkinkan virus mengubah sedikit materi genetiknya. Sementara sifat shifting memungkin virus untuk kawin dengan sesama virus.

“Misalnya, flu babi yang episentrumnya di Meksiko berkembang ke seluruh dunia, kawin silang dengan flu burung dan flu manusia,” tuturnya.

Namun, Syahrizal tak membantah, senjata biologi dalam bentuk penyakit memang pernah ada. Akan tetapi, bukan berasal dari virus, melainkan dari bakteri berupa penyakit antraks yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada 2001.

Antraks merupakan penyakit menular akut yang sangat mematikan, disebabkan bakteri Bacillus anthracis. Penyakit ini bisa menular dari hewan ke manusia, tetapi tidak dapat menular sesama manusia.

Monopoli vaksin

Di dalam bukunya, Siti pun melawan WHO dengan tidak mengirimkan spesimen virus yang diminta, selama masih mengikuti standar Global Influenza Surveillance Network (GSIN). Siti menilai, pengiriman spesimen virus itu akan diproses para peneliti untuk penilaian risiko dan benih virus, sebagai bahan membuat vaksin.

“Mengapa tiba-tiba perusahaan pembuat virus memproduksinya? Di mana mulai diperdagangkan? Ada hubungan apa antara WHO, GISN, dan perusahaan vaksin?” tulis Siti di dalam bukunya.

Ia mengkritik monopoli produksi vaksin, yang virusnya sendiri diperoleh dari negara terpapar flu burung, yang belum tentu mampu membeli vaksin tersebut. Ironisnya, perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin flu burung berasal dari negara maju. Vaksin itu dijual ke seluruh dunia, tanpa sepengetahuan dan kompensasi negara pengirim virus.

Menurut Siti, tak adil jika negara terpapar flu burung justru harus membayar mahal untuk barang yang seharusnya bisa dimiliki negara itu. Ia pun melobi dan menggalang dukungan negara-negara berkembang agar berani menggugat WHO.

Usaha ini membuahkan Deklarasi Jakarta pada 2007. Isinya, desakan terhadap WHO untuk merancang mekanisme baru terkait berbagi virus secara adil dan transparan. WHO pun diminta mereformasi sistem GISN.

Syahrizal mengatakan, hal biasa jika WHO memonopoli vaksin karena bisnis vaksin bisa meraup keuntungan terbesar kedua, setelah perdagangan senjata. Selain mendapat iuran dari negara-negara anggota, WHO juga perlu mencari dana tambahan untuk menopang kegiatannya. Salah satunya, menjalin kerja sama dengan pabrik obat-obatan.

Siti pun pernah berusaha mengembangkan vaksin flu burung. Ia menulis, pada akhir 2005 datang tamu dari perusahaan pembuat vaksin asal Chicago, Amerika Serikat, Baxter International Inc. Baxter menawarkan vaksin flu burung untuk manusia, dengan virus strain asal Vietnam. Namun, ia mengatakan, virus dengan strain Indonesia lebih ganas daripada yang lainnya.

“Dan kalau dibuat vaksin nantinya akan lebih cross protective dibanding dengan lainnya. Artinya, vaksin dengan strain Indonesia bisa digunakan lebih luas dibandingkan dengan vaksin dari strain lainnya,” tulis Siti.

Lima bulan kemudian, hipotesis Siti terbukti bahwa virus Indonesia memiliki virulensi yang jauh lebih kuat dibandingkan virus lainnya. Hal itu diumumkan usai dilakukan riset Baxter bersama WHO.

“Saat itu, tak seorang pun memikirkan bahwa vaksin yang dibuat dari virus Vietnam akan berbeda dengan yang dibuat dari virus Indonesia,” tulisnya.

“Ternyata, ada vaksin flu burung untuk manusia yang lebih baik kekuatannya, yaitu yang berasal dari strain Indonesia.”

Pengembangan vaksin Covid-19

Menurut Nidom, flu burung lebih ganas dibandingkan Covid-19, tetapi penyebarannya lamban. Dibandingkan flu burung, mortalitas Covid-19 lebih tinggi. Bahkan, ia mengatakan, korban akibat Covid-19 tertinggi kedua setelah flu Spanyol 1918 yang membunuh ratusan jutaan orang secara global.

“Daya bunuhnya meningkat, menyebar sangat cepat, dan belum tahu kapan berhentinya,” tutur Nidom.

Berdasarkan data Worldometers.info, per 8 April 2020, kasus coronavirus di dunia sudah mencapai lebih dari 1,5 juta, dengan jumlah kematian 88.323.

Sementara itu, Syahrizal mengemukakan, penanganan flu burung jauh lebih mudah ketimbang Covid-19 karena penularannya dari unggas ke manusia. Untuk menanganinya, ujar dia, pemerintah hanya perlu memusnahkan unggas yang terinfeksi.

Nidom mengaku bersama Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin Professor Nidom Foundation tengah menyiapkan vaksin Covid-19 jenis rekombinan, dengan knock out (KO) flu vaccine dan one shot system. Riset akademis teknologi KO, kata dia, lisensinya sudah diperoleh dari Tokyo, Jepang.

“Teknologi knock out ini memotong virus influenza untuk disisipkan antigen influenza, antigen Covid-19, dan fragmen dari virus Covid-19,” kata Nidom.

“Ketika diproduksi industri farmasi, teknologi knock out ini bisa menghasilkan vaksin bivalen, yang merangsang terbentuknya dua macam antibodi.”

Untuk siap menjadi vaksin, Nidom mengatakan membutuhkan waktu sekitar tiga hingga lima bulan, dengan harus melalui berbagai tahap pengujian. Sayangnya, Nidom mengaku kesulitan administratif untuk mendapatkan virus Covid-19 di Indonesia.

Sementara Syahrizal mengatakan, proses pembuatan vaksin membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 14 bulan. Setiap tahapan uji klinis biasanya menelan waktu sekitar dua hingga tiga bulan. Uji klinis dilakukan di dalam laboratorium, uji coba pada hewan dan manusia, serta uji etik.

“Itu pun juga harus ada persetujuan dari lembaga berwenang. Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia. Enggak bisa cepat, bukan soal membuatnya,” ujarnya.

Syahrizal menilai, pembuatan vaksin Covid-19 juga bakal terkendala kepentingan komersial. Sebab, pelaku industri farmasi meski menimbang situasi.

“Jika pandemi Covid-19 telah usai, untuk apa vaksin diproduksi dan siapa yang mau membeli?” tuturnya.

Selain itu, Syahrizal menerangkan, materi genetik ribonucleic acid (RNA) Covid-19 yang tidak stabil membuat vaksinnya tak bisa digunakan untuk jenis virus corona lain yang mungkin akan kembali mewabah di masa depan.

“RNA itu satu rantai. Virus ini susah membuat vaksinnya. Berbeda dengan virus hepatitis yang materinya deoxyribonucleic acid (DNA) dengan dua rantai. Relatif lebih mudah membuat vaksinnya,” ujar Syahrizal.