Dalam dua hari terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil lebih dari 30 orang ke Istana Negara, Jakarta, untuk diwawancara menjadi calon menteri di Kabinet Kerja jilid II. Namun demikian, hingga kini belum ada kader Partai Demokrat yang diundang Jokowi.
Ketua fraksi Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan Demokrat mendukung apa pun keputusan Presiden Jokowi. Menurut dia, Demokrat hanya berstatus sebagai penonton dalam proses penyusunan kabinet Jokowi yang baru.
"Kami menyerahkan penuh (kepada Jokowi) karena ini kan hak prerogatif Presiden, ya. Tentu Partai Demokrat tidak dapat menilai lebih lanjut. Kami hanya memberikan apresiasi. Kami hanya menonton dan melihat," ujar Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).
Demokrat sebelumnya diisukan bakal turut menyumbangkan kader di Kabinet Kerja jilid II. Apalagi, Jokowi sempat bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum dilantik sebagai presiden.
Ibas mengatakan, tak masalah jika Demokrat tak diajak bergabung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menurut Ibas, Demokrat bakal tetap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang baik untuk publik.
"Kami akan berlaku kritis ketika program-program atau kebijakan itu mungkin masih dirasakan belum sesuai dengan masyarakat. Yang penting negara adil (dan) rakyat sejahtera. Selama ini sikap kami sama, yakni mendukung hal yang baik untuk dilanjutkan, dan yang belum baik untuk diperbaiki," ujar Ibas.
Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan dua partai yang belum menyatakan sikap sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo. Dengan bergabungnya Gerindra ke KIK, praktis hanya tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berstatus sebagai oposisi saat ini.