Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus memastikan aksi unjuk rasa yang dilakukan ditunggangi oleh kepentingan rakyat Indonesia.
Presiden BEM Universitas Udayana Bali Juvents Lumbantobing menegaskan bahwa aksi yang terjadi pada Selasa (24/9) di kawasan Gedung DPR/MPR adalah rangkaian protes sejak berhari-hari sebelumnya.
Di Pulau Dewata, gerakan aksi mengkritisi kebijakan DPR RI terkait pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terjadi terjadi sejak 30 Agustus 2019, saat persoalan calon pimpinan (capim) KPK menjadi sorotan publik.
"Kami terus bergerak dan bergulir dan ini (revisi) UU KPK (No. 30 tahun 2002) yang muncul tiba-tiba pada tanggal 5 September, kami bahkan sudah aksi di DPRD Bali. Dan pada saat itu kami ada kesepakatan bersama dengan DPRD Bali, seluruh perwakilan fraksi sepakat untuk menolak adanya revisi UU KPK. Kami punya bukti fisiknya pada saat itu," tegas Jevents Lumbantobing saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (25/9).
Akan tetapi, dia melihat baik pemerintah dan DPR tidak memiliki sikap konkret dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Atas dasar itu, lanjutnya, bersama mahasiswa Universitas Udayana lainnya, sejak 23 September dia menuju Jakarta untuk bergabung dengan mahasiswa lainnya.
"Universitas Udayana juga hadir di Jakarta untuk mendukung, untuk menyamakan gerakan ini. Karena kami percaya, reformasi sudah di korupsi," ujarnya.
Di sisi lain, dia turut menampik ada pihak yang menunggangi gerakan mahasiswa. Menurutnya, tidak ada satu pun pihak yang berada di belakang gerakan mahasiswa, kecuali kepentingan rakyat. Sementara untuk dana akomodasi diperoleh dari dana kolektif mahasiswa sendiri.
"Saya rasa kami yakin dan percaya, Bali saja yang selama ini tentram sampai bergerak, maka ada yang tidak baik-baik saja dari negeri ini," katanya.
Senada, Rifki Andrehansyah selaku Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Siliwangi mengatakan pascaunjuk rasa mahasiswa yang berakhir ricuh, membuatnya sampai saat ini hilang kontak dengan teman-temannya yang lain.
Selain itu, dia juga menyebut bahwa saat ini beberapa mahasiswa masih berada di rumah sakit dan juga ada yang tertangkap oleh pihak kepolisian.
"Terus yang saya pertanyakan kepada pihak kepolisian, bahwasanya tindakan yang kemarin dilakukan kepada mahasiswa itu sebenarnya tidak sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang sudah ada," ucapnya.
Polisi represif
Amnesty Internasional Indonesia Puri Kencana Putri menanggapi sikap kepolisian di lapangan yang justru represif terhadap massa aksi. Dia menilai, langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menangani massa setelah Kapolres Jakarta Pusat Harry Kurniawan gagal bernegosiasi.
Menurutnya, tindakan represif tidak sejalan dengan aturan internal yang ada di kepolisian, terutama peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bahkan, beberapa tahun sebelumnya polisi sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri tentang pengendalian massa. Dalam konteks ini, pengendalian massa menjadi sorotan selama dua hari terakhir.
Dia menjelaskan, apabila merujuk pada regulasi tersebut, harus ada standar yang jelas untuk mengubah status hijau yang artinya masih tertib, kemudian eskalatif masuk menjadi massa yang dapat dikategorikan sebagai warna kuning yang itu memang harus membutuhkan negosiasi dengan para demonstran, sehingga masuk kepada pengelolaan massa untuk berstatus warna merah.
"Dan itu harus kita pertanyakan apa ukuran dari Kapolres Jakarta Pusat sebagai komandan kompi di sana yang kemudian mengawal kepolisian terhadap Brimob untuk mengambil status warna merah sehingga terjadi aksi penyemprotan water canon dan pelemparan gas air mata," ucapnya.
