Bersikap netral, KBPP Polri dukung TNI-Polri amankan pemilu

KBPP Polri tidak berafiliasi dengan timses paslon maupun parpol di Pemilu 2019.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri AH Bimo Suryono menyatakan KBPP Polri bersikap netral pada Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. KBPP Polri tidak akan berafiliasi dengan tim sukses pasangan calon (paslon) maupun partai politik dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Ia mengatakan, pilihan paslon atau partai diserahkan kembali pada setiap anggota KBPP Polri. Namun, ia mengimbau jajarannya baik di pusat maupun di daerah, agar dapat bersikap netral.

“Soal pilihan diserahkan kepada masing-masing individu anggota," kata Bimo di kantor Pengurus Pusat KBPP Polri di Jakarta Selatan, Senin (11/3).

Bimo menjelaskan, sikap netral yang diambil KBPP Polri itu merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KBPP Polri, yang berlangsung pada Rabu, 21 September 2018 lalu.

Selain menyatakan sikap netral, KBPP Polri juga mendukung penuh TNI-Polri untuk menjaga dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut Bimo, dukungan itu merupakan bentuk harapan agar pemilu dapat berjalan aman dan lancar.

Kendati demikian, KBPP Polri juga mendukung TNI-Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang berpotensi mengacaukan jalannya pemilu.

“Kami mendukung Pemilu damai tanpa hoaks, tanpa ujaran kebencian, dan tanpa isu SARA," ucapnya.

Lebih jauh, Bimo menyampaikan keprihatinan atas banyaknya konflik horizontal yang timbul di masyarakat akibat perbedaan pilihan dan pandangan politik. Menurutnya, pemilu bukanlah ajang untuk berperang antar sesama warga negara.

"Sebaliknya, persaudaraan dan persahabatan kita tempatkan di atas segalanya, dalam bingkai kebhinekaan Negara Kesatuan Republik lndonesia," ucap Bimo.

Dia juga berpendapat, pemilu merupakan ciri dari negara demokrasi. Oleh karena itu, seharusnya pesta demokrasi dirayakan dengan rasa gembira dan penuh persaudaraan.

“Perbedaan pilihan dan pandangan politik dalam pilpres dan pileg tidak boleh menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat," ujar Bimo.