Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian menyatakan, 96,15% jalur pantai utara (Pantura) Jawa dalam kondisi siap mengadapi musim mudik 2023. Sedangkan, sisanya sekitar 4% atau 60 hingga 70 kilometer (km) masih mengalami kerusakan.
Pantura sendiri merupakan jalur darat yang membentang sepanjang 1.716 km dari Merak hingga Banyuwangi, dan terbagi menjadi empat provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).
Terkait kemantapan jalan, Hedy menguraikan, untuk jalur Pantura Banten saat ini tercatat kemantapannya 96,91%. Angka itu turun dibandingkan kemantapan terbaik di 2019 yang mencapai 98,99%.
"Kalau Pantura Jawa Barat kemantapannya tercatat 99,4%, Pantura Jateng tercatat 89% mengalami drop dari tahun kondisi terbaiknya 97%, dan Pantura Jatim konsisten meningkat di 97,66%," tutur Hedy dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah di Gedung DPR RI, Rabu (12/4).
Hedy juga menjelaskan, terkait alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk memperbaiki jalur Pantura selama 2023. Sebanyak Rp137 miliar dialokasikan untuk Pantura Banten dan menjadi yang terbesar sejak 2018. Kemudian, Pantura Jabar dialokasikan sebesar Rp302 miliar, mengingat kemantapan di wilayah ini masih cukup baik.
"Pada Pantura Jateng kita tingkatkan Rp543 miliar, karena agak drop jadi kita alokasikan dan ini tertinggi selama 6 tahun terakhir," kata Heedy.
Sedangkan di Pantura Jatim, anggaran dialokasikan sebesar Rp348 miliar.
Lebih lanjut, Hedy menyampaikan, hingga saat ini pemerintah masih belum memutuskan untuk memberikan dukungan dana senilai Rp30 triliun atau tidak terkait jalur Tol Probolinggo-Banyuwangi. Seperti diketahui, jalur Pantura saat ini memiliki dua jenis yaitu tol dan non tol.
"Jalur tol saat ini sudah berjalan sampai ke Probolinggo Timur dan akan diselesaikan Pak Basuki. Saat ini di taraf perhitungan untuk sampai ke Situbondo, karena kalau untuk selesai sampai Banyuwangi, kita butuh dukungan pemerintah Rp30 triliun dan ini belum ada keputusan apakah negara akan melakukan itu," ucapnya.