Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) segera menindaklanjuti penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2024 yang telah diserahkan pada 29 November 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya dengan percepatan pengadaan barang/jasa TA 2024.
“Kepada seluruh satker di pusat dan provinsi agar segera menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2024 pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) lalu mengumumkannya. RUP ini bentuk transparansi pengadaan barang/jasa di BKKBN. Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi bagi KPA Satker yang telah mengumumkan RUP. Bagi KPA Satker yang belum mengumumkan untuk segera di-input dan diumumkan hingga 100%,” tegas Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, saat membuka acara Percepatan Pengadaan Barang/Jasa TA 2024 di Lingkungan BKKBN di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Minggu (10/12) malam.
Tak hanya itu, Hasto juga menginstruksikan pengadaan barang jasa melalui pengadaan dini dengan berkoordinasi bersama Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ). Agar pengadaan yang berkontrak di Januari 2024 juga berjalan di Januari 2024.
“Saya kira transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sangat penting, kemudian pesan yang selalu diulang di mana-mana oleh Menteri Keuangan disampaikan eksekusi secepat mungkin. Sekarang pada November dan Desember semua juklak dan juknis SK itu, diselesaikan. Makanya saya mohon pertemuan ini jadi kesempatan yang baik untuk saling mengingatkan,” kata Hasto.
Kemudian, ia juga berpesan agar para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta pejabat pengadaan berpegang teguh dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Tentu semua semua prosedur pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku sudah jadi pengetahuan kita bersama. Dan saya mengimbau pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui LPSE untuk mendukung SPBE. Karena sekarang ini, skor kita juga dipantau bagaimana skor LPSE kita. Ini jadi penilaian tersendiri terhadap penilaian lembaga BKKBN,” terang Hasto.
Ia pun juga mengingatkan bahwa ASN tidak hanya BERAKHLAK (akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif) tetapi juga harus berdampak daya ungkit yang baik. Juga disampaikan bahwa jangan sampai terbawa suasana korupsi karena pertanggungjawaban tidak hanya kepada Tuhan tetapi juga pada rakyat.
“Nah inilah bonus demografi juga harus dikawal dengan baik, stunting juga kita sebagai leader-nya. Itu membawa BKKBN agar dipercaya tentu karena bapak-ibu semuanya. Saya kira, kita harus berjuang keras di tengah-tengah situasi gempuran korupsi. Kita juga mengalami suatu permasalahan yang besar di negara ini. Maka jangan sampai kita kena imbasnya. Jangan sampai berkontribusi yang tidak baik. Mudah-mudahan saya, bapak, dan ibu sekalian diberikan kekuatan oleh Allah SWT,” papar dia.
“Saya sebagai nahkoda kapal itu menjaga bapak-ibu supaya tidak mual dan pusing. Kalau pusing, mual atau muntah biar saya saja. Bapak-ibu sekalian yang tenang. Supaya capaian program Bangga Kencana ini bisa mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Karena pertanggungjawaban kita kepada Tuhan dan lainnya adalah rakyat. Rakyat-rakyat melalui keluarga itu yang kita layani. Makanya saya selalu mengingatkan kita adalah pelayan Tuhan yang rela hati menempatkan diri di tempat yang paling rendah. Dan harus bisa bertahan dalam keadaan sulit dan menderita hanya karena melayani orang lain. Rela hati itu ikhlas hanya karena Tuhan. Hanya karena Allah,” tutupnya.
Sementara itu dalam laporannya Kepala Biro Umum dan Humas Victor Palimbong menyebutkan harapannya pada pelaksanaan kegiatan ini.
“Harapan kami, dengan kegiatan tersebut pelaksanaan pengadaan semakin efektif, efisien, transparan, terbuka, kompetitif, akuntabel, serta tidak ada kesalahan prosedur,apalagi sampai terjadi permasalahan hukum di kemudian hari,” katanya.
Kegiatan ini, kata Victor, juga meluncurkan aplikasi Mahesa. Sebagai upaya untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan pada Satker BKKBN. Malam itu juga melaunching sebuah aplikasi yang dapat memotret pelaksanaan pengadaan pada setiap satker hingga realisasi anggaran dan penggunaan produk dalam negeri, yaitu Modul Pengolahan Data Pengadaan Barang dan Jasa (Mahesa).
Percepatan Pengadaan Barang/Jasa TA 2024 di lingkungan BKKBN menghadirkan narasumber yang berasal dari Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam BPKP RI, Inspektur Utama BKKBN, Direktur Advokasi Pemerintah Pusat LKPP, Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, dan Kepala UKPBJ.
Acara ini dilaksanakan sebagai persiapan pengadaan barang jasa untuk seluruh satuan kerja di BKKBN Pusat maupun di Perwakilan BKKBN Provinsi, khususnya yang akan berkontrak di awal 2024, misalnya pengadaan sewa jaringan, jasa perorangan, kegiatan sosialisasi, alat obat kontrasepsi dan lain-lain.
